Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diminta untuk segera mengklarifikasi terkait pernyataan siapa yang mengacaukan Pemilu berhadapan dengan TNI.
"Pak Hadi perlu menjelaskan kategori siapa saja yang dimaksud mengacaukan Pemilu," kata Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti, Selasa (9/4).
Menurutnya, jika yang dimaksud Panglima TNI adalah protes rakyat atau kecurigaan rakyat terhadap KPU, itu bukan mengacaukan Pemilu. Karena Pemilu itu miliknya rakyat dan bukan miliknya Penguasa.
Posisi TNI dalam hal ini harus netral, agar tidak dihukum dunia. Selain itu, justru TNI harus menjaga dan mempertahankan kedaulatan rakyat termasuk hak pilih rakyat, jangan sampai dicurangi. Termasuk oleh Presiden sekalipun.
"Anda tolong pahami yang benar pak Hadi. Kategorikan dan klarifikasi pernyataan anda, supaya jelas. Jangan sampai dunia internasional mencurigai akan ada indikasi atau rencana tindakan agresi dari oknum penguasa. Dan itu berarti melanggar hukum internasional," jelas Yudi Syamhudi Suyuti.
Justru, lanjut dia, Panglima TNI harus bisa memastikan bahwa KPU tidak dimanfaatkan atau diperalat oleh kelompok tertentu, demi merusak kedaulatan rakyat dan negara.
Soal people power, masih kata Yudi Syamhudi Suyuti, itu juga hak rakyat yang sesuai konstitusi, hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, jika memang terjadi manipulasi dalam Pemilu.
"Sekali lagi, Pemilu itu pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Bukan Presiden, Panglima TNI atau konglomerat," tutupnya.[R]
"Pak Hadi perlu menjelaskan kategori siapa saja yang dimaksud mengacaukan Pemilu," kata Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti, Selasa (9/4).
Menurutnya, jika yang dimaksud Panglima TNI adalah protes rakyat atau kecurigaan rakyat terhadap KPU, itu bukan mengacaukan Pemilu. Karena Pemilu itu miliknya rakyat dan bukan miliknya Penguasa.
Posisi TNI dalam hal ini harus netral, agar tidak dihukum dunia. Selain itu, justru TNI harus menjaga dan mempertahankan kedaulatan rakyat termasuk hak pilih rakyat, jangan sampai dicurangi. Termasuk oleh Presiden sekalipun.
"Anda tolong pahami yang benar pak Hadi. Kategorikan dan klarifikasi pernyataan anda, supaya jelas. Jangan sampai dunia internasional mencurigai akan ada indikasi atau rencana tindakan agresi dari oknum penguasa. Dan itu berarti melanggar hukum internasional," jelas Yudi Syamhudi Suyuti.
Justru, lanjut dia, Panglima TNI harus bisa memastikan bahwa KPU tidak dimanfaatkan atau diperalat oleh kelompok tertentu, demi merusak kedaulatan rakyat dan negara.
Soal people power, masih kata Yudi Syamhudi Suyuti, itu juga hak rakyat yang sesuai konstitusi, hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, jika memang terjadi manipulasi dalam Pemilu.
"Sekali lagi, Pemilu itu pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Bukan Presiden, Panglima TNI atau konglomerat," tutupnya.
BERITA SEBELUMNYA
Ketum PBNU: Sandiaga Uno Tak Paham NU
BERITA BERIKUTNYA
Inovasi Sandi Merambat Ke Kaum Milenial
Van Joened
Berita Populer
