Hubungi Penjabat Gubernur Jakarta, Ganjar Dinilai Tidak Miliki Etika Pejabat Publik

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai tindakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang menelepon Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan warga Warakas, Jakarta Timur baru-baru ini telah mengabaikan etika pejabat publik.

Pasalnya, walaupun berstatus sebagai kepala daerah, namun sikap tersebut tidak elok lantaran Ganjar mencampuri urusan pemerintahan wilayah lain.

“Sikap Ganjar yang menghubungi Pj Gubernur DKI terkait keluhan warga di DKI Jakarta jelas menunjukkan tidak miliki etika pejabat publik,” ujar Dedi seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/6/2023).

Alih-alih menjaga etika, manuver bakal capres PDIP itu tidak lain ingin mengambil ceruk suara warga Jakarta yang mayoritas adalah pemilih bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan.

“Upaya Ganjar ini bisa saja untuk meredam suara Anies, sekaligus mencari peruntungan ceruk untuk dirinya,” tuturnya.

erlepas dari etika politik, Dedi memaknai manuver Ganjar yang mencampuri pemerintahan wilayah lain itu tidak lepas dari hubungannya dengan Heru Budi.

“Pj Gubernur adalah kelompoknya sendiri, Ganjar merasa mendapat restu tidak saja dari Heru, juga dari presiden. Meskipun, banyak alasan bagi presiden menegur Ganjar karena bersikap tidak pantas,” tandasnya.