Gubernur Edy Rahmayadi Tegur ASN Tidak Tahu Tupoksi

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Senin (17/5).

Sidak dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan aparatur sipil negara  (ASN) pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran.

Sidak dimulai dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Jalan Wahid Hasyim, dilanjutkan ke Kantor Inspektorat Sumut di Jalan Wahid Hasyim, Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Samsat Medan Utara di Jalan Putri Hijau, kemudian Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga berakhir di Dinas Perkebunan di Jalan AH Nasution.

Di Kantor Dinas PKP, Gubernur Edy Rahmayadi menegur salah seorang ASN lantaran tidak mengetahui tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) sewaktu ditanya. Menurutnya, seorang ASN haruslah mengetahui Tupoksinya sebagai seorang aparatur negara. Untuk itu, Gubernur meminta ASN tersebut untuk mengantongi daftar Tupoksinya setiap hari.

Padahal, Gubernur sering mengingatkan para ASN Pemprov Sumut agar selalu mengantongi daftar Tupoksi. Sehingga dapat memahami tupoksinya dan menjalankanya dengan baik.

"Pekerjaan kalian ini untuk rakyat, jangan main-main, saya sering katakan kantongi itu Tupoksi kalian setiap hari, " kata Edy Rahmayadi, yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Irman Oemar dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Faisal Arif Nasution.

Di kantor Dinas PKP Sumut, Edy Rahmayadi juga memberi arahan kepada seluruh ASN yang hadir. Antara lain, meminta para ASN bekerja dengan lebih baik lagi, serta loyal kepada pimpinan. Para ASN diminta juga memiliki esprit de corp (jiwa korsa). "Jangan bikin jelek instansi, kalau jelek satu orang, Pemprov juga jelek," katanya.

Edy juga menyoroti soal kerapian dan kesidiplinan pegawai. Menurutnya, seragam seorang ASN mestilah rapi. Begitu pula dengan tempat kerjanya. Hal tersebut menandakan kesanggupan ASN dalam menjalankan tugasnya.

"Jika pakaian saja tidak rapi, bagaimana menjalankan tugas, bagaimana menyejahterakan rakyat, " katanya.

ASN juga dituntut melek teknologi. Sehingga tidak ketinggalan zaman. Teknologi yang saat ini ada seperti internet, laptop, ponsel pintar memudahkan pekerjaan.

Sementara itu, di Kantor Pelayanan Samsat Medan Utara, Edy melihat banyak masyarakat yang menunggu pelayanan buka di gerbang kantor. Ia meminta agar masyarakat tidak berlama-lama mengantre. Untuk itu, Edy meminta kepada Kepala UPT Samsat Medan Utara agar ke depan tidak lagi seperti itu. Ia mengharapkan ke depan pelayanan seluruhnya dilakukan secara daring.

Edy juga meminta agar jam pelayanan dipercepat lagi. Sebab meskipun jam pelayanan belum dibuka, masyarakat sudah banyak yang menunggu di depan kantor Samsat.

"Kasihan masyarakat seperti itu, ke depan jangan seperti ini lagi, coba buat perubahan, " ucap Gubernur di UPT Samsat Medan Utara, Jalan Putri Hijau, Medan.

Pada Sidak tersebut, Gubernur juga menemukan gedung Kantor Inspektorat dan Dinas PKP tidak rapi. Seperti, tanaman yang tidak terawat, cat gedung yang tidak bagus dan lain sebagainya. Karena itu, Gubernur meminta kepada kepala OPD tersebut untuk membenahinya. "Bagaimana rumah masyarakat bisa bagus kalau kantor (Dinas PKP) tidak rapi, " ujar Gubernur.

Dikatakannya, ada beberapa pembinaan yang harus dilakukan Kepala OPD untuk instansinya. Mulai dari pembinaan fasilitas kerja, sumber daya manusia, hingga administrasi. Tanpa itu, instansi tidak akan maju. "Itu baru pembinaan, tanpa ini, OPD tidak akan berkualitas, " ujar Gubernur.

Terkait kehadiran ASN, Edy menyebutkan masih ada beberapa ASN yang tidak hadir lantaran izin sakit dan masih work from home (WFH). Ada juga yang hadir, namun belum bekerja secara maksimal. “ASN ini harus kita evaluasi, banyak yang hadir tapi main-main,” kata Edy Rahmayadi.

Mengenai sidak Gubernur tersebut, Kepala Dinas PKP Sumut Supryanto menyampaikan ada lima pegawai yang tidak masuk kerja disebabkan sakit. Pada hari pertama kerja usai Lebaran pegawai PKP diwajibkan masuk. Kemudian setelahnya berlaku sistem kerja sebagian pegawai akan kembali bekerja dari rumah atau work from home.

Sementara itu, Kepala UPT Samsat Medan Utara Indra Utama menyampaikan ada beberapa pelayanan yang sudah daring. Namun ada pula beberapa pelayanan yang dilakukan secara langsung, karena membutuhkan pengesahan secara langsung.

“Kami menerima masukan dari Pak Gubernur, dan ke depan akan ditindaklanjuti, demi memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat,” ujar Indra.