Gandeng KPK dan Kemenkumham, Universitas Sari Mutiara Berkomitmen Dorong Budaya Anti Korupsi

Kalangan perguruan tinggi menjadi salah satu pihak yang sangat strategis dalam menanamkan budaya anti korupsi.

Hal ini karena perguruan tinggi menjadi wadah bagi para kaum intelektual dalam mengaplikasikan berbagai keilmuannya dalam memberikan pengaruh positif bagi bangsa terutama dalam pencegahan korupsi.

Demikian disampaikan Ketua Yayasan Sari Mutiara, Dr Parlindungan Purba saat membuka Seminar Nasional 'Peran Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Indonesia'.

"Universitas Sari Mutiara menjadi salah satu tempat yang menjadi tempat memberikan edukasi anti korupsi dengan tetap menjaga integritas segenap civitas akademika. Kami siap bekerjasama dengan dalam menanamkan budaya anti korupsi dalam hal ini bekerjasama dengan KPK dan Kemenkumham," katanya, Sabtu (4/12/2021).

Parlindungan menjelaskan, korupsi merupakan ancaman nyata kehancuran bangsa. Sebab, korupsi menjadi akar dari berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum yang merusak lintas generasi.

"Karena itu upaya massif harus dilakukan untuk mencegah. Dengan budaya anti korupsi, kita berharap kedepan dalam setiap momen pengangkatan pejabat benar-benar didasarkan pada integritas. Dengan begitu, orang yang baiklah yang akan menjadi pemimpin kita," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Parlindungan juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama Universitas Sari Mutiara dengan Kanwil Kemenkumham Sumut dalam memberikan bimtek dalam mengadvokasi pemerintah-pemerintah daerah di Sumut dalam merancang peraturan daerah.

"Ini langkah strategis agar perda yang muncul benar-benar tidak bertabrakan dengan UU. Sehingga manfaatnya benar-benar sebesar-besarnya untuk masyarakat," pungkasnya.

Seminar Nasional ini berlangsung digelar secara hybrid dari Washington Purba Hall Universitas Sari Mutiara. Seminar ini dipandu oleh Rektor Universitas Sari Mutiara, Dr Ivan Elisabeth dengan menghadirkan pembicara diantaranya Pimpinan KPK Nurul Ghufron, Dosen Universitas Pancasila Prof Dr Agus Surono dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM kemenkumham Purwanto yang mewakili Kakanwil Kemenkumham Sumut.