Forum Guru Tidak Tetap Desak Pemprovsu Buka Rekrutmen PNS Jalur PPPK

Forum Guru Tidak Tetap berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumut/RMOLSumut
Forum Guru Tidak Tetap berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumut/RMOLSumut

Massa yang menamakan diri Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Provinsi Sumatera Utara melakukan aksi damai ke Kantor Gubernur Sumatera Utara.


Mereka meminta Gubernur Edy Rahmayadi membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru pada 2022, dengan jumlah minimal 3.000 formasi. 

"Kami minta penambahan anggaran untuk formasi 3.000 guru di Sumut tahun 2022, di luar kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022 karena dianggap kebutuhan mendesak sesuai PP 49," kata Ketua FGTT Sumut, Fadlan Lubis di sela-sela menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (22/11). 

 Informasi yang diperoleh FGTT, saat rapat dengar pendapat gabungan di DPRD Sumut belum lama ini, bahwa pemprov telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan rekrutmen PPPK TA. 2022 dengan jumlah 1.000 formasi. Yakni terdiri dari 900 formasi tenaga guru, lalu sisanya untuk tenaga penyuluhan dan kesehatan. 

 Padahal faktanya tahun ini, dari 10.991 jumlah formasi PPPK usulan Pemprov Sumut yang disetujui Kemenpan RB, pemprov minta dikurangi menjadi 3.000 formasi saja. 

"Lantas kenapa dikurangi menjadi 1.000 formasi di 2022? Kami khawatir pengurangan ini lantaran ada kepentingan anggota dewan di dalamnya," ujar Fadlan. 

 Kata dia, Forum GTT Sumut terdiri dari guru tingkat SDLB negeri, SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri. Yakni terdapat 7.856 guru sesuai Peraturan Gubernur Sumut 2018. Atas dasar itu pihaknya meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah Setdaprovsu dan DPRD Sumut, untuk melakukan proses validasi data GTT berdasarkan pergub dimaksud. 

"Begitupun kami tetap memberikan apresiasi kepada Gubernur Edy Rahmayadi yang telah membuka formasi 900 orang pengangkatan PPPK tahun 2022, serta alokasi penambahan gaji guru Rp.90.000/jam," terang Fadlan. 

 Aspirasi puluhan FGTT Sumut ditampung Kepala Biro Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprovsu, Ahmad Rasyid Ritonga. Kesempatan itu, Rasyid mengapresiasi usulan Forum GTT dan segera menindaklanjutinya kepada pimpinan.