RMOLSumut. Tim ekonomi Presiden Joko Widodo dinilai sudah gagal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun selama periode kepemimpinan 2014-2019.
Di periode pertama, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen yang dicanangkan tak pernah terealisasi.
Oleh karenanya, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini menilai Jokowi perlu berbenah diri dalam menyusun pemerintahan periode kedua agar tak kembali terperosok.
"(butuh) Kepemimpinan ekonomi atau economic leadership. Koordinasi kebijakan untuk mencapai pertumbuhan 7 persen memerlukan usaha yang dipimpin dan diarahkan dengan baik. Bukan semau gue," kata Didik kepada Kantor Berita RMOL, Jumat (12/7).
Pos ekonomi merupakan kementerian yang krusial. Jokowi dinilai harus ekstra hati-hati dalam memilih menteri yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Perekonomian (Kemenko Perekonomian).
Terlebih saat ini Jokowi-Maruf disokong partai politik dengan perolehan suara tinggi di Pemilu.
Bagi Didik, sosok profesional bahkan dari partai politik saja tak menjadi jaminan berjalannya misi pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan naik. Baginya butuh sosok yang lebih dari sosok yang saat ini mengisi jabatan Kemenko Perekonomian dan kementerian di bawahnya.
"Tokoh yang technopolitician. Gabungan orang yang teknokratis, artinya mengerti kaidah-kaidah kebijakan ekonomi, terdidik, tidak asal comot yang disodorkan partai, tetapi tidak berdiri di atas ruang yang vakum," jelasnya.
"Kemudian tentunya mengerti dinamika sosial politik. Bisa menghadapi tantangan politik," sambung Didik.
Dengan kriteria tersebut, diharapkan perekonomian ke depan bisa lebih baik dari sebelumnya.
Selain itu, Presiden juga harus sadar ada persoalan lain di luar kompetensi masing-masing menteri yang secara tidak sadar memperburuk kinerja jajarannya. Baginya, kandidat menteri ke depan harus bisa bekerja secara sinergi dengan kementerian lain.
"Modal sosial, kekompakan, chemestry yang terpadu. Tidak seperti sekarang antarmenteri saling mengunci," tandasnya.
Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi sejak 2015 hingga 2019 selalu tak memenuhi target. Di tahun 2015, target sebesar 5,8 hanya dipenuhi sebesar 4,88 persen. Kemudian di tahun berikutnya, target 6,6 ekonomi tumbuh hanya dicapai 5,07 persen.
Di tahun 2017 lebih buruk. Target 7,1 persen yang dicanangkan hanya diraih 5,03 dan 2018, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 7,5 persen hanya direalisasikan 5,2 persen. Dan untuk tahun ini, target 8 persen dirasa akan sulit karena baru mencapai 5,3 persen.[top]
Di periode pertama, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen yang dicanangkan tak pernah terealisasi.
Oleh karenanya, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini menilai Jokowi perlu berbenah diri dalam menyusun pemerintahan periode kedua agar tak kembali terperosok.
"(butuh) Kepemimpinan ekonomi atau economic leadership. Koordinasi kebijakan untuk mencapai pertumbuhan 7 persen memerlukan usaha yang dipimpin dan diarahkan dengan baik. Bukan semau gue," kata Didik kepada Kantor Berita RMOL, Jumat (12/7).
Pos ekonomi merupakan kementerian yang krusial. Jokowi dinilai harus ekstra hati-hati dalam memilih menteri yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Perekonomian (Kemenko Perekonomian).
Terlebih saat ini Jokowi-Maruf disokong partai politik dengan perolehan suara tinggi di Pemilu.
Bagi Didik, sosok profesional bahkan dari partai politik saja tak menjadi jaminan berjalannya misi pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan naik. Baginya butuh sosok yang lebih dari sosok yang saat ini mengisi jabatan Kemenko Perekonomian dan kementerian di bawahnya.
"Tokoh yang technopolitician. Gabungan orang yang teknokratis, artinya mengerti kaidah-kaidah kebijakan ekonomi, terdidik, tidak asal comot yang disodorkan partai, tetapi tidak berdiri di atas ruang yang vakum," jelasnya.
"Kemudian tentunya mengerti dinamika sosial politik. Bisa menghadapi tantangan politik," sambung Didik.
Dengan kriteria tersebut, diharapkan perekonomian ke depan bisa lebih baik dari sebelumnya.
Selain itu, Presiden juga harus sadar ada persoalan lain di luar kompetensi masing-masing menteri yang secara tidak sadar memperburuk kinerja jajarannya. Baginya, kandidat menteri ke depan harus bisa bekerja secara sinergi dengan kementerian lain.
"Modal sosial, kekompakan, chemestry yang terpadu. Tidak seperti sekarang antarmenteri saling mengunci," tandasnya.
Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi sejak 2015 hingga 2019 selalu tak memenuhi target. Di tahun 2015, target sebesar 5,8 hanya dipenuhi sebesar 4,88 persen. Kemudian di tahun berikutnya, target 6,6 ekonomi tumbuh hanya dicapai 5,07 persen.
Di tahun 2017 lebih buruk. Target 7,1 persen yang dicanangkan hanya diraih 5,03 dan 2018, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 7,5 persen hanya direalisasikan 5,2 persen. Dan untuk tahun ini, target 8 persen dirasa akan sulit karena baru mencapai 5,3 persen.[top]
Van Joened
Berita Populer
