Edy Rahmayadi: Tanpa Kerja Sama yang Baik, SUMP Mebidangro Tidak Akan Sukses

Perencanaan Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan atau Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro) memasuki tahap lanjutan.

Agence Francaise de Development (AFD), lembaga yang ditunjuk Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai perencana SUMP Mebidangro selesai melakukan studi terkait transportasi masyarakat di kawasan ini.

Sejak November 2020 hingga Maret 2021, AFD bersama rekannya Egis Rail melakukan studi terkait transportasi di Mebidangro. Dari studi tersebut mereka menyebutkan penambahan penduduk di kawasan Mebidangro diprediksikan hampir 1 juta orang dalam 15 tahun ke depan.

Selain itu, hasil studi mereka juga menunjukkan tiga dari empat rumah tangga memiliki paling tidak satu sepeda motor. Angka tersebut akan semakin meningkat seiring peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Prediksi AFD, tahun 2035 bila pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang tepat ini akan mengakibatkan urban sprawl (perkembangan daerah secara acak/ tak terencana).

Ini menjadi perhatian Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, dengan membangun SUMP Mebidangro yang baik dan tepat. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut kerja sama yang baik antara walikota dan bupati wilayah aglomerasi ini sangat dibutuhkan.

“Mungkin selama ini kita banyak bekerja untuk masing-masing daerah, padahal Mebidangro saling membutuhkan dan saling menopang satu sama lain. Karena itu, kerja sama walikota dan bupati sangat dibutuhkan agar SUMP berjalan dengan baik,” kata Edy Rahmayadi, usai pemaparan diagnosa AFD terkait mobilitas perkotaan Mebidangro di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (29/4).

Namun, saat ini menurut Edy Rahmayadi, hal yang perlu diperhatikan tentunya adalah masalah keuangan di keempat daerah tersebut, termasuk Pemprov Sumut. Infrastruktur transportasi dan perencanaan dinilai membutuhkan dana yang tidak sedikit.

“Kita tahu ini sangat penting untuk pembangunan kawasan ini, tetapi tentu kita butuh dana yang tidak sedikit untuk SUMP. Pada rapat ini tadi kita juga bahas dari mana-mana saja kita akan mendapatkan dana. Ini masih diagnosa awal, nanti akan ada pertemuan lanjutan untuk memastikan strategi yang kita ambil,” kata Edy Rahmayadi.

Menurut Direktur AFD untuk Indonesia Emmanuel Baudran, Mebidangro memiliki potensi yang baik untuk infrastruktur transportasi dan juga perencanaan perkembangan kota. Untuk transportasi massal kereta api, LRT, MRT dan BRT menjadi pilihan utama kemudian bus dan juga waterbus.

Saat ini berdasarkan studi AFD dan Egis Rail cakupan transportasi massal sangat rendah (bus dan kereta api) hanya 8%, sedangkan angkutan kota (angkot) mencapai 56%. Begitu juga dengan kuantitas serta kualitas yang mereka nilai belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Itu yang menyebabkan kendaraan pribadi mendominasi, sepeda motor dan mobil. Padahal ini berdampak besar pada polusi, keamanan dan juga ekonomi terutama karena kemacetan yang ditimbulkan,” kata Emmanuel.

Ditargetkan SUMP Mebidangro akan rampung di akhir tahun 2021. Setelah itu, menurut Kepala Dinas Perhubungan Sumut Abdul Haris Lubis, Mebidangro akan memegang dokumen pembangunan transportasi dan perkembangan kota yang sama sehingga pembangunan berjalan dengan baik.

“Ini masih diagnosis awal, nanti kita akan cari konsep seperti apa yang tepat untuk Mebidangro, bagai mana kita mendanainya dan hal detail lainnya. Tetapi, tentunya ini akan kita lakukan dan kerja sama kepala daerah sangat dibutuhkan,” kata Haris.