RESPON Gubernur Sumatera Utara terhadap "permohonan berhenti" (baca: bukan mengundurkan diri) dari Bupati Mandailing Natal justru menunjukkan keberpihakannya, meskipun tidak dinyatakan secara terbuka. Sepertinya dapat dibaca, kemana Dahlan Hasan Nasution berpihak, Edy Rahmayadi di pihak lawannya.
Jika Gubernur memahami posisinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, seharusnya beliau mengundang Bupati Mandiling Natal memberi penjelasan terkait suratnya kepada Presiden Republik Indonesia. Apabila dibutuhkan, Gubernur dapat mendatangi Bupati. Langkah tersebut jauh lebih penting dibandingkan memberi penilaian di depan publik.
Sampai detik ini, Bawaslu belum pernah merilis berita terkait netralitas kepala daerah di Sumatera Utara. Maka sangat tidak tepat jika gubernur justru memberi penilaian soal netralitas kepala daerah. Ada baiknya Gubernur membaca surat Bupati Mandailing Natal, baru kemudian memberi komentar.
Jika Edy Rahmayadi menemukan ada upaya terstruktur, sistematis, dan massif, dari Dahlan Hasan Nasution terkait arahan, dukungan dari ASN di Pemkab Madina, maka seharusnya beliau membuat laporan kepada Bawaslu. Bukan malah meyampaikan penilaian kepada publik, dan bahkan membuat himbauan agar kepala daerah lainnya mengikuti langkah Bupati Madina.
Perbedaan pilihan politik itu sah dalam sistem demokrasi, namun demokrasi juga mensyaratkan etika dan akal sehat. Demokrasi tidak sama dengan "asbun", sehingga meskipun Gubernur, tidak boleh asal bicara. Setiap pejabat publik tidak boleh sembarangan memberi penilaian yang bukan kewewenangannya di depan publik.
Sebaiknya kita menunggu sikap resmi Menteri Dalam Negeri, yang diberi kewewenangan oleh Negara untuk menanggapi "surat permohonan berhenti dari jabatan bupati" yang ditujukan kepada Presiden RI. Kita hentikan semua polemik atas surat tersebut, sampai kemudian ada jawaban resmi dari Presiden melalu Menteri Dalam Negeri.***
Sutrisno Pangaribuan, ST
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Jika Gubernur memahami posisinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, seharusnya beliau mengundang Bupati Mandiling Natal memberi penjelasan terkait suratnya kepada Presiden Republik Indonesia. Apabila dibutuhkan, Gubernur dapat mendatangi Bupati. Langkah tersebut jauh lebih penting dibandingkan memberi penilaian di depan publik.
Sampai detik ini, Bawaslu belum pernah merilis berita terkait netralitas kepala daerah di Sumatera Utara. Maka sangat tidak tepat jika gubernur justru memberi penilaian soal netralitas kepala daerah. Ada baiknya Gubernur membaca surat Bupati Mandailing Natal, baru kemudian memberi komentar.
Jika Edy Rahmayadi menemukan ada upaya terstruktur, sistematis, dan massif, dari Dahlan Hasan Nasution terkait arahan, dukungan dari ASN di Pemkab Madina, maka seharusnya beliau membuat laporan kepada Bawaslu. Bukan malah meyampaikan penilaian kepada publik, dan bahkan membuat himbauan agar kepala daerah lainnya mengikuti langkah Bupati Madina.
Perbedaan pilihan politik itu sah dalam sistem demokrasi, namun demokrasi juga mensyaratkan etika dan akal sehat. Demokrasi tidak sama dengan "asbun", sehingga meskipun Gubernur, tidak boleh asal bicara. Setiap pejabat publik tidak boleh sembarangan memberi penilaian yang bukan kewewenangannya di depan publik.
Sebaiknya kita menunggu sikap resmi Menteri Dalam Negeri, yang diberi kewewenangan oleh Negara untuk menanggapi "surat permohonan berhenti dari jabatan bupati" yang ditujukan kepada Presiden RI. Kita hentikan semua polemik atas surat tersebut, sampai kemudian ada jawaban resmi dari Presiden melalu Menteri Dalam Negeri.***
Sutrisno Pangaribuan, ST
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Van Joened
Berita Populer
