Edy Rahmayadi Minta Kinerja Kadis Diatas Standart, Ketua LPKAN Sumut: Jangan Harap Jika Reward Dan Punishment Tak Jalan

Kinerja para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tidak akan maksimal jika seorang pemimpin tidak mampu menunjukkan ketegasan dalam hal pemberian penghargaan dan sanksi terkait kinerja mereka.

Hal ini disampaikan Ketua DPD Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Sumatera Utara, Rafriandi Nasution terkait pernyataan Gubernur Edy Rahmayadi yang meminta agar seluruh Kepala Dinas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprovsu bekerja diatas standart.

"Jangan berharap selama reward dan punishmen tidak berjalan dengan baik," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOLSumut, Rabu (25/8/2021).

Rafriandi yang merupakan mantan anggota DPRD Sumatera Utara ini menyebutkan memacu pada pejabat utama untuk mampu memberikan kinerja maksimal itu tidak dapat dilakukan hanya dengan memberi perintah. Namun, hal ini perlu juga dilakukan dengan menerapkan metode dan seni dalam kepemimpinan, mengingat yang dipimpin adalah aparat sipil. 

"Tanggal 20 Agustus lalu Pemprov DKI Jakarta juga melantik beberapa pejabat utama. Coba lihat, bagaimana tutur bahasa yang disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan saat memberi amanatnya. Sangat berbeda jauh dengan cara pak Edy Rahmayadi saat memberi amanah," ujar Rafriandi.

Artinya kata Rafriandi, Edy Rahmayadi harus mengubah pola komunikasinya kepada pejabat. Penerapan reward dan punishmen harus dilakukan dengan proporsional, dan tidak hanya terkesan untuk menunjukkan wibawa saja tanpa adanya pelaksanaan yang nyata. Ia kemudian mencontohkan soal reward dan punishmen atas terjadinya kekacauan saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA se Sumatera Utara yang harusnya menjadi tanggung jawab Kadis Pendidikan Prof Saifuddin. Kemudian kekisruhan soal Seleksi Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara yang dipicu oleh Kadis Kominfo Irman Oemar yang membuat publik menjadi gaduh. Namun, Edy Rahmayadi tidak melakukan apapun kepada keduanya. 

"Artinya, jalan 4 tahun kepemimpinan harusnya ada kemampuan keluar dari rutinitas. Harusnya ada cara lain agar provram visi misinya bisa jalan minimal 70 sampai 80 persen," ungkap Rafriandi.