Dukung Penanganan Covid-19, GMKI Sarankan DPRD Sumut Tunda Reses

Penundaan berbagai agenda kegiatan di semua sektor menyebabkan aktivitas pemerintah maupun pribadi terhambat. Namun kebijakan pembatasan ruang gerak dan aktivitas sebagai bentuk dari kebijakan Social distancing yang merupakan komitmen bersama dalam upaya pencegahan  COVID-19. Begitu juga dengan lembaga pemerintahan. Penundaan agenda kerja pemerintahan maupun diluar kegiatan pemerintahan selama pandemi sudah seharusnya mempertimbangkan urgensi dalam pelaksanaanya. Namun masih ditemukan pelaksanaan agenda pemerintahan dengan agregat biaya yang besar namun tidak dalam kondisi urgent. Seperti halnya pelaksanaan reses yang dilakukan oleh DPRD Sumatera Utara yang terkesan tidak berhubungan dengan penanganan Covid-19. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Koordinator Wilayah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Sumatera Utara-NAD, Gito M Pardede, Senin (11/5). “Saya menyarankan agar DPRD Sumut menunda kebijakan kegiatan reses yang tadi nya sudah di sepakati bersama, dimana fokus kita dalam pengendalian virus covid-19 di Sumut,” kata Gito Pardede Keputusan untuk penundaan kegiatan reses, menurut Gito bisa menjadi bukti komitmen seluruh anggota DPRD Sumatera Utara untuk peduli terhadap proses pencegahan masifnya peneyebaran Covid-19. Menyoal kegiatan reses, jelas Gito Pardede, DPRD Sumatera Utara bisa mengalokasikan anggaran pelaksanaan reses untuk menghemat anggaran dan fokus membantu masyarakat yang terdampak pandemi, begitu juga menunda semua kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. "Kembali ke dapil dan mengumpulkan masyarakat ini cukup beresiko sebagaimana yang diketahui bahwa social distancing atau pembatasan social merupakan serangkaian tindakan pengendalian infeksi nonfarmasi yang di maksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular" jelas gito. “Begitu juga dengan anggaran reses, itu bisa saja dialihkan untuk pengendalian penyebaran virus, menurut saya itu belum dalam sifat urgent, seharusnya DPRD bisa menyusun kebijakan yang pro masyarakat tanpa harus turun kedapil dulu.” Tambah nya Apabila kondisi dan situasi saat ini ekonomi masyarakat anjlok, daya beli, masyarakat melemah sehingga pemerintah Sumatera Utara harus lebih proaktif dalam menyusun strategi pengendalian di masa krisis. “Sejauh ini belum ada gebrakan dewan dan pemerintah dalam membuat skenario kebijakan alternatif, saya pikir pemprof dan DPRD Sumut jalan ditempat, tidak seharusnya kita menunggu covid akan selesai sendiri, kita harus bergerak, itu fungsi pemerintah, buat solusi dong. Jangan hanya masyarakat yang inisiatif bergerak” tutupnya.[R]

Penundaan berbagai agenda kegiatan di semua sektor menyebabkan aktivitas pemerintah maupun pribadi terhambat. Namun kebijakan pembatasan ruang gerak dan aktivitas sebagai bentuk dari kebijakan Social distancing yang merupakan komitmen bersama dalam upaya pencegahan  COVID-19. Begitu juga dengan lembaga pemerintahan. Penundaan agenda kerja pemerintahan maupun diluar kegiatan pemerintahan selama pandemi sudah seharusnya mempertimbangkan urgensi dalam pelaksanaanya. Namun masih ditemukan pelaksanaan agenda pemerintahan dengan agregat biaya yang besar namun tidak dalam kondisi urgent. Seperti halnya pelaksanaan reses yang dilakukan oleh DPRD Sumatera Utara yang terkesan tidak berhubungan dengan penanganan Covid-19. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Koordinator Wilayah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Sumatera Utara-NAD, Gito M Pardede, Senin (11/5). “Saya menyarankan agar DPRD Sumut menunda kebijakan kegiatan reses yang tadi nya sudah di sepakati bersama, dimana fokus kita dalam pengendalian virus covid-19 di Sumut,” kata Gito Pardede Keputusan untuk penundaan kegiatan reses, menurut Gito bisa menjadi bukti komitmen seluruh anggota DPRD Sumatera Utara untuk peduli terhadap proses pencegahan masifnya peneyebaran Covid-19. Menyoal kegiatan reses, jelas Gito Pardede, DPRD Sumatera Utara bisa mengalokasikan anggaran pelaksanaan reses untuk menghemat anggaran dan fokus membantu masyarakat yang terdampak pandemi, begitu juga menunda semua kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. "Kembali ke dapil dan mengumpulkan masyarakat ini cukup beresiko sebagaimana yang diketahui bahwa social distancing atau pembatasan social merupakan serangkaian tindakan pengendalian infeksi nonfarmasi yang di maksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular" jelas gito. “Begitu juga dengan anggaran reses, itu bisa saja dialihkan untuk pengendalian penyebaran virus, menurut saya itu belum dalam sifat urgent, seharusnya DPRD bisa menyusun kebijakan yang pro masyarakat tanpa harus turun kedapil dulu.” Tambah nya Apabila kondisi dan situasi saat ini ekonomi masyarakat anjlok, daya beli, masyarakat melemah sehingga pemerintah Sumatera Utara harus lebih proaktif dalam menyusun strategi pengendalian di masa krisis. “Sejauh ini belum ada gebrakan dewan dan pemerintah dalam membuat skenario kebijakan alternatif, saya pikir pemprof dan DPRD Sumut jalan ditempat, tidak seharusnya kita menunggu covid akan selesai sendiri, kita harus bergerak, itu fungsi pemerintah, buat solusi dong. Jangan hanya masyarakat yang inisiatif bergerak” tutupnya.