Dukung Joko Widodo, Emrus Sihombing: Politik Identitas Memang Harus Diharamkan

Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya yang meminta agar politik identitas dihindari pada kompetisi Pemilu 2024 mendatang mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Kalangan pengamat dan akademisi menilai pernyataan tersebut sangat relevan mengingat politik identitas justru membuat politik menjadi tidak menyenangkan dan bahkan berpotensi memicu konflik horizontal.

"Kalau itu terjadi, akan sulit diredam. Negara ini berasaskan Pancasila, semua tumbuh karena kebersamaan. Setiap manusia berbeda antara satu dan lainnya, dan perbedaan itu harus dihargai," kata pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, Kamis (18/8/2022).

Emrus mengatakan pesan Jokowi agar tidak ada politik identitas pada Pemilu 2024 sangat positif. Sebagai Presiden, Jokowi punya kekuatan dalam menyampaikan pesan sehingga diikuti tokoh politik lainnya.

"Apa yang presiden katakan harus ditaati. Kalau ada kandidat yang masih menggunakan politik identitas, publik harus menolak. Publik jangan memilih kandidat yang diuntungkan politik identitas," tuturnya.

Di sisi penyelenggara Pemilu, Emrus menilai KPU dan Bawaslu juga harus lebih aktif mencegah politik identitas.

KPU bisa membuat aturan yang lebih tegas, sedangkan Bawaslu bisa memberikan sanksi, mulai dari teguran bahkan sampai diskualifikasi dari pencalonan.

"KPU harus berani merumuskan aturan yang melarang politik identitas. Yang menegakkan aturan Bawaslu," pungkasnya.