DPMSU : Kementrian PUPR Regional I Medan Rugikan Negara 1 Milyar

Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Presidium Mahasiswa Sumatera Utara (DPM SU) mendatangi dan melakukan aksi di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Regional I Medan yang berlokasi di Tanjung Morawa (12/2).

Dalam orasi tersebut mereka meminta kejelasan dan klarifikasi terkait adanya indikasi praktik-praktik  pungli penyelewengan jabatan dan adanya indikasi Mark up anggaran belanja tahun 2018 secara besar- besaran.

"Kami datang kemari dengan santun dan damai meminta kejelasan dan klarifikasi yang kami indikasikan adanya tindakan praktik-praktik pungli dan penyelewengan jabatan, dan Mark up anggaran belanja tahun 2018," ujar Fachrul Rozi, selaku ketua aksi.
 DPMSU mensinyalir ada 1 milyar lebih anggaran yang diindikasikan telah di mark up oleh kementerian PUPR regional 1 medan yang dibawah kepemimpinan Eko Prabowo.
 
"Negara dirugikan 1 milliyar lebih dan kami juga mencurigai kementrian PUPR regional I medan di bawah pimpinan Eko Prabowo telah banyak melakukan tindakan tindakan yang tak sesuai dengan disiplin ASN yang juga melibatkan oknum ASN berinisal AK," ungkap rozi.
 
Pembelian-pembelian pembelanjaan yang fiktif pada  anggaran tahun 2018 yang seharusnya anggaran pembelanjaan sebesar Rp.99.004.460, hanya direalisasikan sebesar Rp.35.000.000 yang merugikan negara sebesar Rp.64.004.460, dan juga ada indikasi konsultan fiktif yang merugikan negara sebesar Rp.66.000.000.

"Kami meminta pihak Kepolisian Daerah Sumut dan Kejatisu usut tuntas praktik-praktik penyalahgunaan wewenang di kementrian PUPR regional I Medan di bawah kepemimpinan Eko Prabowo," pungkasnya.

Dalam aksi tersebutt terlihat aparat kepolisian memantau dan menjaga aksi didepan pintuk masuk kantor kementrian PUPR regional I medan.
Hingga aksi selesai tidak ada pihak dari PUPR regional 1 Medan yg memberikan klarifikasi tetang masalah ini dan masa mahasiswa yang tergabung dalam DPMSU akan kembali lagi dengan masa yang lebih besar dalam waktu dekat ini.

Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Presidium Mahasiswa Sumatera Utara (DPM SU) mendatangi dan melakukan aksi di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Regional I Medan yang berlokasi di Tanjung Morawa (12/2). Dalam orasi tersebut mereka meminta kejelasan dan klarifikasi terkait adanya indikasi praktik-praktik  pungli penyelewengan jabatan dan adanya indikasi Mark up anggaran belanja tahun 2018 secara besar- besaran.

"Kami datang kemari dengan santun dan damai meminta kejelasan dan klarifikasi yang kami indikasikan adanya tindakan praktik-praktik pungli dan penyelewengan jabatan, dan Mark up anggaran belanja tahun 2018," ujar Fachrul Rozi, selaku ketua aksi.
 DPMSU mensinyalir ada 1 milyar lebih anggaran yang diindikasikan telah di mark up oleh kementerian PUPR regional 1 medan yang dibawah kepemimpinan Eko Prabowo.
 
"Negara dirugikan 1 milliyar lebih dan kami juga mencurigai kementrian PUPR regional I medan di bawah pimpinan Eko Prabowo telah banyak melakukan tindakan tindakan yang tak sesuai dengan disiplin ASN yang juga melibatkan oknum ASN berinisal AK," ungkap rozi.
 
Pembelian-pembelian pembelanjaan yang fiktif pada  anggaran tahun 2018 yang seharusnya anggaran pembelanjaan sebesar Rp.99.004.460, hanya direalisasikan sebesar Rp.35.000.000 yang merugikan negara sebesar Rp.64.004.460, dan juga ada indikasi konsultan fiktif yang merugikan negara sebesar Rp.66.000.000.

"Kami meminta pihak Kepolisian Daerah Sumut dan Kejatisu usut tuntas praktik-praktik penyalahgunaan wewenang di kementrian PUPR regional I Medan di bawah kepemimpinan Eko Prabowo," pungkasnya.

Dalam aksi tersebutt terlihat aparat kepolisian memantau dan menjaga aksi didepan pintuk masuk kantor kementrian PUPR regional I medan.
Hingga aksi selesai tidak ada pihak dari PUPR regional 1 Medan yg memberikan klarifikasi tetang masalah ini dan masa mahasiswa yang tergabung dalam DPMSU akan kembali lagi dengan masa yang lebih besar dalam waktu dekat ini.