Dibuka Ketua KPK Firli Bahuri, Program Desa Antikorupsi Dibentuk di Jawa Timur

Ketua KPK Firli Bahuri dan Forkopimda Jawa Timur pada sosialisasi dan bimbingan teknis Desa Antikorupsi/Ist
Ketua KPK Firli Bahuri dan Forkopimda Jawa Timur pada sosialisasi dan bimbingan teknis Desa Antikorupsi/Ist

Upaya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membangun kesadaran terhadpa dampak korupsi terus belanjut.


Kali ini KPK melakukannya dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Desa Antikorupsi di Jawa Timur.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPK, Firli Bahuri didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta dan jajaran Forkopimda Jawa Timur serta jajaran OPD Pemprov Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Firli memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan telah berhasil mempertahankan hasil pangan yang ada di wilayah Jatim, sehingga masyarakat wilayah Jatim dapat sejahtera.

"Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis desa anti korupsi dilaksanakan merupakan bentuk kecintaan KPK dan masyarakat Jatim dalam mewujudkan tujuan negara yaitu untuk Indonesia maju dan bebas dari korupsi," ujar Firli.

Firli berharap, kepada stakeholder terkait agar melakukan bimbingan sampai di tingkat desa, dan KPK akan melakukan pengawasan secara ketat sehingga program desa anti korupsi dapat berjalan dengan baik.

"Dalam pemberantasan korupsi dibutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional," kata Firli.

Kegiatan tersebut merupakan sebagai tindak lanjut dan komitmen dari Gubernur Jatim untuk mencegah tindak kejahatan korupsi tingkat Desa di Provinsi Jatim, dan juga untuk menyamakan persepsi serta bentuk kolaborasi dan kerjasama seluruh elemen masyarakat terkait penanganan tindak korupsi di Provinsi Jatim.

Dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk membangun pondasi dasar di tingkat desa sehingga dapat untuk mewujudkan kemajuan bangsa.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, korupsi merupakan tindak pidana yang dapat menjadikan kemiskinan. Apabila membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang makin maju.

"Beberapa program yang dicanangkan diberbagai desa di wilayah Jawa Timur khususnya Bumdes di Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang sukses mengelolah desa tersebut, sehingga dapat memberikan PAD dan kontribusi positif bagi pemerintahan Provinsi Jawa Timur," kata Khofifah.