Diajak Pemerintah Sudan Kembangkan Strategi Alternatif, Ketum JMSI: Pers Nasional Wajib Kembangkan Hubungan Antar Bangsa yang Positif

Pemerintah Republik Sudan sedang berusaha meningkatkan kerjasama dengan Republik Indonesia, baik kerjasama ekonomi berupa perdagangan dan investasi, maupun kerjasama politik di forum-forum internasional, dan kerjasama kebudayaan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat kedua negara satu sama lain.

Untuk itu, Sudan membutuhkan dukungan dari masyarakat pers nasional di Indonesia. Hal ini disampaikan Duta Besar Sudan, Yassir Mohammed Ali, ketika bertemu Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, di Kedubes Sudan di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat siang (24/3).

Dubes Ali mengatakan, dirinya menyadari bahwa pemahaman masyarakat Indonesia mengenai Sudan, dan sebaliknya pemahaman masyarakat Sudan mengenai Indonesia masih cukup rendah. Karena itu dibutuhkan strategi khusus untuk meningkatkan saling pemahaman di antara masyarakat kedua negara.

Ia merasa sangat senang dapat bertemu dengan Teguh yang selain seorang wartawan senior dan pengelola media juga dikenal aktif di berbagai organisasi, seperti di PP Muhammadiyah dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Di samping itu, Teguh juga merupakan pengajar di prodi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Teguh juga tercatat pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ketua Bidang Luar Negeri Pemuda Muhammadiyah.

Menurut Dubes Ali, potensi ekonomi kedua negara saling melengkapi. Bagi Sudan, misalnya, Indonesia merupakan sumber bagi sparepart atau sukucadang kendaraan bermotor, obat-obatan, dan berbagai produk furnitur. Salah satu produk unggulan Indonesia yang dikenal luas di Sudan adalah kertas.

Sementara Sudan dapat menjadi alternatif supplier daging bagi Indonesia. Sudan juga merupakan produsen kacang-kacangan dan gom atau getah Arab yang dibutuhkan dalam industri makanan dan produk olahan lainnya.

“Tentu hubungan ekonomi, baik perdagangan maupun investasi, membutuhkan banyak aturan pendukung. Sudan berharap Preferential Trade Agreement (PTA) kedua negara dapat segera disusun untuk mempermudah hubungan ekonomi,” ujar Teguh Santosa dalam keterangannya.

“Terlepas dari itu, menjadi kewajiban bagi kita masyarakat pers nasional untuk ikut mempromosikan hubungan antar bangsa yang positif, saling mengenal dan saling memahami. Hubungan people to people yang baik adalah syarat utama bagi hubungan-hubungan lain kedua negara,” sambungnya.

Hubungan Indonesia dan Sudan telah terjalin sejak lama. Di awal abad ke-20, ulama Makah yang berasal dari Sudan, Syeikh Ahmed Surkati Al Anshori, berkunjung dan menetap di Indonesia atas undangan Jamiat Kheir di Tanah Abang, Jakarta. Ia datang bersama dua sahabatnya, Syeikh Muhammad Tayyib Al Maghribi dan Syeikh Muhammad bin Abdulhamid Al Sudani.

Di Indonesia, Syeikh Ahmed Surkati Al Anshori mendirikan organisasi bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Pada tahun 1914 organisasi itu diresmikan dengan nama Al Irsyad Al Islamiyyah, dan masih eksis sampai saat ini. Di antara ulama Indonesia yang mendukung kehadiran Syeikh Ahmed Surkati pada masa itu adalah pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, dan pendiri Persatuan Islam (Persis) KH Zamzam dan KH Ahmad Hassan.

Presiden Sukarno juga memiliki simpati tersendiri pada Sudan. Ketika Konferensi Asia Afrika (KAA) di bulan April 1955, delegasi Sudan yang dipimpin Ismail Al Azhari hadir sebagai bagian dari delegasi Mesir. Di arena KAA, Bung Karno menyediakan meja khusus untuk Sudan yang terpisah dengan Mesir. Di atas meja itu panitia KAA memasang bendera putih bertuliskan Sudan. Setahun setelah KAA, Sudan merdeka dari Mesir dan Ismail Al Azhari menjadi presiden pertama negara di timur Afrika yang bersisian dengan Laut Merah itu.