Bobby Nyaman Bermain Di Gimik

Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu/Net
Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu/Net

Bobby Nasution resmi ditetapkan sebagai Wali Kota Medan periode 2021-2024 dan dilantik pada Jum’at 26 Februari 2021. Bobby dan pasangannya Aulia Rahman langsung dilantik oleh Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara. 

Tidak hanya Bobby dan Aulia, dalam kesempatan tersebut ikut juga dilantik 10 kepala daerah terpilih lainnya di wilayah Sumatera Utara sesuai hasil Pilkada 2020. Selesai proses pelantikan Bobby memaparkan kinerja prioritas yang akan dilaksanakannya dalam 100 hari kerja kedepan. Prioritas utamanya yaitu melakukan penanganan maksimal dalam memberantas Covid-19, selain itu Bobby juga akan berusaha untuk mengurangi banjir, jalan berlubang dan meningkatkan infrastruktur yang ada di kota Medan.

Dalam proses berjalanannya kepemimpinan Bobby Nasution, telah banyak program yang sudah dijalankannya. 

Namun baru-baru ini Bobby menuai kontroversi dengan melakukan pemecatan terhadap Lurah dan Kepala Seksi Pembangunan di Kelurahan Sidorame Timur di Kecamatan Medan Perjuangan. Proses pemecatan tersebut berangkat dari banyaknya laporan masyarakat terhadap buruknya kinerja dari Lurah dan tingginya tingkat pungli disana yang membuat Bobby turun langsung untuk melakukan inspeksi mendadak di Kelurahan Sidorame Timur tersebut. 

Dalam berlangsungnya sidak tersebut, awalnya Hermanto selaku Lurah di Kelurahan Sidorame Timur tidak mengakui perbuatannya namun Bobby langsung menunjukkan bukti rekaman tindakan pungli yang ia lakukan sehingga membuat Hermanto tidak dapat membantah meskipun ia berdalih bahwa uang yang diberikan tidak dia minta namun sebagai ucapan terima kasih dari masyarakat. 

Mendengar hal tersebut Bobby langsung memecat Hermanto selaku Lurah di Kelurahan Sidorame Timur.

Kebijakan yang dilakukan Bobby dapat dibilang sebagai langkah baik dalam memperkuat reformasi birokrasi agar dapat menjadi contoh dan teguran bagi para pelayan publik dalam menjalankan kinerja secara transparan dan tanpa adanya pungutan liar (pungli) di dalamnya. Berdasarkan riwayatnya, kota Medan sering terjerat kasus korupsi di tingkat kota bahkan walikota sebelum Bobby sudah banyak yang terjerat kasus korupsi. 

Namun apabila kita melihat lebih dalam selama Bobbt dilantik menjadi Walikota Medan belum ada program khusus untuk perubahan kota Medan. Langkah yang dia lakukan untuk mencopot para pejabat di bawah jajarannya bukanlah sebuah program melainkan sikap dan etika yang sifatnya hanya mencari perhatian publik atau masyarakat alias gimik. 

Sehingga apa yang telah dilakukannya terkesan by design atau sengaja di buat oleh pusat untuk menaikkan elektabilitas Bobby.

Dapat kita lihat, apa yang telah dilakukan Bobby sebagai menantu Jokowi tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh Gibran di Solo seakan semua sudah terorganisir dengan baik. 

Meskipun sebenarnya program Walikota Medan dapat di lihat nyatau atau tidak pada tahun 2022 namun alangkah lebih efektif apabila Bobby membuat program jangka pendek yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maupun membuat program khusus dengan mengaudit kinerja jajaran bawahannya dengan melihat kompetensi dan kualitas dari setiap sector organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di kota Medan. 

Dalam program 100 hari kinerja Bobby sampai saat ini juga belum terlihat gebrakan yang dapat membuat masyarakat mengapresiasi kinerja beliau mengingat kondisi kota Medan yang masih belum baik secara infrastruktur.

Etika Birokrasi

Sebagai kota yang menjadi episentrum dinamika politik, ekonomi, sosial dan aspek-aspek sosial lainnya, etalase pemerintahan Kota Medan menjadi cermin dinamika-dinamika tersebut di Sumatera Utara.

Keserasian dan keselarasan birokrasi antara pemerintah kota dengan pemerintah propinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah menjadi sebuah keharusan.  Bagaimana dinamika birokrasi yang terjadi sepatutnya menjadi domain pemegang mandat politik rakyat di daerah yakni walikota dan gubernur.

Begitu juga relasi birokrasi antara walikota Bobby dengan gubernur Edy Rahmayadi. Semestinya berbagai sumbatan birokrasi diantara kedua pemimpin kota dan propinsi tersebut diselesaikan di panggung belakang (back stage) dan bukan di panggung depan (front stage).

Aksentuasi yang dimainkan Walikota Bobby dalam beberapa momen ‘konflik’ dengan Gubernur Edy cenderung lebih memaksimalkan pola komunikasi front stage yang direkonstruksi oleh media sebagai pertarungan wacana siapa yang benar dan siapa yang salah.  Sejatinya pilihan penyelesaikan seperti ini tidak mencari solusi dan menuntaskan wacana yang sedang terjadi.

Setidaknya dalam diskursus publik, dua kali Walikota Bobby memainkan pola front stage saat ‘konfrontasi’ dengan Gubernur Edy, yakni polemik protes Bobby terhadap Edy yang dianggap tidak berkoordinasi saat penggunaan beberapa lokasi di Kota Medan sebagai tempat isolasi warga negara Indonesia (WNI) yang baru tiba Bandara Kualanamu Internasional (KNIA) pada medio Mei lalu.

Teranyar adalah saat Bobby menagih tunggalan dana bagi hasil (DBH)  kota Medan yang belim dibayar Pemprop Sumatera Utara sebesar Rp. 407 miliar.l medio Juni ini.

Persoalan-persoalan internal birokrasi tersebut pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah dan sebaliknya menstimulasi emosi publik dan memantik konflik antara Bobby dengan Edy yang tidak produktif bagi publik.

Dengan hal-hal tersebut, harapannya: Pertama, Bobby Nasution selaku Walikota Medan mampu membangun secara sistematis dengan mengaudit kinerja pada bawahannya, kemudian membuat analisis SWOT untuk dapat mengetahui kekurangan maupun kelebihan dari program yang akan di wacanakannya selama menjabat menjadi Walikota Medan. 

Kedua; Bobby diharapakan dapat bersinergi dengan baik dengan OPD yang ada di kota Medan agar program yang dibuat dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kendala sehingga dapat menarik simpatik dari masyarakat kota Medan dan mampu bekerja dengan baik dan jujur mengingat banyaknya Walikota Medan yang sudah terjerat kasus korupsi sehingga membuat masyarakat apatis. Ketiga; Filterisasi wacana yang mana sepatutnya menjadi konsumsi publik dan wacana apa yang menjadi konsumsi internal birokrasi.***

Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana USU