Kelompok masa yang terdiri dari para buruh merencanakan akan melakukan aksi ke Istana Presiden dan kantor Mahkamah Konstitusi (MK), pada Rabu (21/6/2023).
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan bahwa aksi massa tersebut bakal menuntut pencabutan aturan yang menutup peluang kesejahteraan buruh, di UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) 2/2022 tentang Cipta Kerja.
"Ribuan buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara Jakarta, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023," ujarnya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/6).
Said Iqbal mengungkapkan, UU Cipta Kerja memuat beberapa hal yang mencerabut hak kesejahteraan buruh, seperti dalam aturan turunan regulasi itu yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 5/2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan.
"Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 dituntut untuk dicabut juga akan disuarakan dalam aksi ini. Karena faktanya, meski upah buruh dipotong 25 persen, PHK terus saja terjadi," urai Said Iqbal.
Dengan demikian, sambungnya, bisa dikatakan, Permenaker 5/2023 adalah kebijakan yang salah obat.
© Copyright 2024, All Rights Reserved