Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira, menilai jor-joran belanja infrastruktur Jokowi lewat utang dengan mekanisme business to business (B2B) antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan perusahaan China dapat mengancam usaha BUMN.
- Jokowi dan Keluarganya akan Rugi Jika Gabung PSI
- Jokowi Diminta Jangan Mengkhayal Maju Lagi di Pilpres 2024
- Pilpres 2024, Puan Bantah Jokowi Main Dua Kaki
Baca Juga
"Berisiko APBN akan terbebani skema utang tersembunyi, BUMN bisa digadaikan dan masuk skema privatisasi, proyek yang dikerjakan BUMN makin komersil, dan intervensi politik oleh kekuatan kreditur asing,” ujarnya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (3/6).
Bima mencatat, hutang tersembunyi atau hidden debt terjadi sejak tahun 2000. Tetapi melonjak di era Presiden Joko Widodo pada 2015.
"Saat ini (sebesar) 17,8 miliar Dolar Amerika Serikat nilai hidden debt Indonesia," ujarnya.
Ia mengkalkulasi, nilai utang tersembunyi menambah besar utang pemerintah yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mencapai Rp 7.849 triliun.
"Maka dari itu, kalau kita total utang pemerintah, bukan hanya yang ada di APBN tapi juga beberapa utang BUMN, besar sekali," terangnya.
- Antisipasi Kenaikan Harga Minyak, Kemenkeu Bakal Uji APBN 2024
- Tiket KCJB Disubsidi, Pengamat Ideas: Beban APBN Sangat Berat
- Jokowi dan Keluarganya akan Rugi Jika Gabung PSI
