Bercerita ke LIRA, Edy Rahmayadi: Sumut Banyak Utang di Awal Kepemimpinan Saya

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menerima kunjungan Pengurus LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Pusat di rumah dinasnya, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (12/7).

Dalam pertemuan tersebut dijelaskan rangkaian program pembangunan selama empat tahun terakhir.

Turut mendampingi Gubernur, di antaranya Kepala Bappelitbang Hasmirizal Lubis, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekbang Agus Tripriyono, Inspektur Daerah Sumut Lasro Marbun, Kadis PUPR Marlindo Harahap, Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus dan Kepala BKAD Ismael Sinaga.

Pada pertemuan yang dihadiri pimpinan pusat atau Presiden LSM Lira Jusuf Rizal bersama sejumlah pengurus lainnya itu, Gubernur menceritakan singkat rangkaian perjalanan pembangunan di Sumut, sejak awal 2019. Terkhusus dalam bidang infrastruktur, yang kini menjadi sorotan sekaligus harapan besar rakyat.

"Saya di awal menjabat ingin melaksanakan pekerjaan (pembangunan), dihadapkan dengan utang (Pemprov Sumut) yang harus dilunasi pada saat itu (tahun 2019). Karena kalau kita ada utang, itu harus kita lunasi dulu,” ujar Gubernur, menceritakan rencana awal pembangunan di Sumut kepada LSM LIRA.

Namun pada saat selesai, kata Gubernur, dunia diguncang bencana non alam, Covid-19 yang mempengaruhi fokus anggaran, diarahkan kepada upaya penanganan kesehatan. Berlanjut berikutnya yakni upaya pemulihan ekonomi, setelah pandemi mulai mereda. Mengignat kondisi perekonomian masyarakat mengalami penurunan.

“Kala itu ada fokus ulang (refokusing) anggaran negara kepada bantuan sosial dan pemulihan ekonomi. Di tahun 2022, mulai berangsur selesai,” sebut Gubernur.

Kondisi tersebut, kata Gubernur, membuat program kerja pembangunan, khususnya infrastruktur jalan provinsi yang total panjangnya sekitar 3.005 kilometer, dengan kerusakan 340 kilometer, menjadi tertunda. Sehingga perlu kerja keras dan cepat agar perwujudan pemantapan jalan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bisa dikejar.

“Jalan nasional itu ada 2.600 kilometer dan yang rusak sekitar 260 kilometer. Jalan kabupaten ada 33.000 kilometer dan rusak itu ada 13.500 kilometer,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, dalam mengejar ketertinggalan tersebut, konsep proyek tahun jamak dengan usulan anggaran Rp2,7 Triliun diharapkan dapat menjawab aspirasi masyarakat yang sudah lama menunggu perbaikan infrastruktur jalan, terutama tempat-tempat yang memang merupakan jalur utama distribusi ekonomi, khususnya pertanian dan perkebunan. Tidak terkecuali, kendaraan milik perusahaan perkebunan BUMN, pun melewati jalur jalan provinsi.

Senada dengan itu, Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus mengatakan, bahwa efek dari program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan skema tahun jamak, menjadikan Pemprov Sumut sebagai sorotan bagi banyak pihak, terlebih bagi masyarakat yang sudah merindukan adanya pembangunan jalan di kawasan tempat tinggalnya.

“Jadi dengan skema ini, banyak yang melihat, mengetahui dan mengawasi. Seperti lembaga legislatif yang ingin agar program pembangunan ini berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Karena memang kita sudah informasikan ini secara terbuka bagaimana agar upaya mempercepat pembangunan yang sempat tertunda akibat Covid-19 beberapa tahun lalu, dikejar dalam waktu yang tidak begitu lama,” katanya.

Jika kondisi normal, menurutnya, informasi tentang pembangunan infrastrutkur kemungkinan tidak sebesar seperti sekarang ini. Namun justru dengan skema tahun jamak ini, semakin banyak yang memperhatikan, mengawal. Karena itu pula, pemerintah terus menginformasikan perkembangan proyek di berbagai titik pengerjaan atau kabupaten/kota.

Dari penjelasan itu, pihak LSM LIRA selanjutnya menerima penjelasan mengenai proses pembangunan tahun jamak, sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat yang menginginkan jalan perwujudan jalan mantap Provinsi Sumut.