Berang Solar Langka, Sekretaris Komisi B DPRDSU: Di Pertamina Saya Cek Stoknya Cukup

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kembali membuat anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKS, Ahmad Hadian berang.

Ia mengaku heran sebab dirinya sudah mengecek pasokan Solar ke Pertamina Divre Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan ditemukan stoknya cukup.

Atas dasar tersebut ia menilai, kelangkaan terjadi karena pemerintah lemah dalam melakukan pengendalian sistem distribusi BBM bersubsidi khususnya bio solar di tengah masyarakat.

"Saya sudah cek ke Pertamina Divre Sumbagut bahwa sebenarnya pasokan Solar dari Pertamina cukup bahkan sudah melebihi dari ketentuan. Lalu kenapa masih terjadi kelangkaan?," katanya, Jumat (25/3/2022).

Sosok yang menjabat Sekretaris Komisi B DPRD Sumut ini menjelaskan persoalan distribusi BBM merupakan hal yang pelik yang harus mendapat pengawasan intensif dari pemerintah. Potensi penyelewengan distribusi kerap membuat BBM bersubsidi tersebut tidak tepat sasaran dan jatuh ke pihak yang tidak berhak menerimanya.

"Jika merujuk kepada Perpres no 191 Tahun 2014 disitu jelas disebutkan siapa-siapa saja yang berhak menerima BBM Bersubsidi. Lihat saja antrian solar di SPBU, itu termasuk truk-truk pengangkut barang industri dan hasil perusahaan perkebunan. Padahal mereka tak berhak menerima itu," ujarnya.

Disamping itu kata Hadian, disparitas (perbedaan) harga yang cukup mencolok antara BBM Solar Bersubsidi yang Rp. 5.150 / liter dengan Non Subsidi yang Rp 13.500 / liter ini juga memancing para oknum nakal melakukan penyimpangan-penyimpangan pendistribusian. 

"Faktanya ada kok di beberapa daerah. Silakan cek ke Pertamina, ada beberapa SPBU yang nakal kongkalikong dengan para penimbun Solar Subsidi," sebutnya.

Pemprovsu menurut Hadian, harus kreatif menciptakan pola-pola pengamanan distrubusi BBM Solar Subsidi agar tepat sasaran. Salah satu model yang dapat dicontoh adalah apa yang diterapkan di Batam yakni penerapan Fuel Card (Kartu BBM) dimana kendaraan-kendaraan yang berhak mendapat BBM Subsidi diberikan kartu ber chip khusus yang bisa dideteksi dan mendapat jatah 30 liter per hari. Kendaraan yang ingin mengisi BBM Subsidi tanpa membawa kartu tersebut otomatis tidak bisa. Lalu di Aceh dengan cara stikerisasi pada kendaraan. Kendaraan yang berhak pakai subsidi dipasangi stiker permanen di kaca depan.

"Beberapa hari yang lalu Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan Surat Edaran terkait pendistribusian BBM Subsidi, namun saya mempertanyakan apakah Surat Edaran tersebut efektif atau tidak? Bagaimana sosialisasinya kepada masyarakat. Apakah seluruh SPBU dan perusahaan-perusahaan yang memiliki transportasi telah memahami ini. Jika tidak ini tidak akan efektif," demikian Ahmad Hadian.