Bebaskan Wali Kota Tanjung Balai

Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial/Net
Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial/Net

Status ketersangkaan yang disematkan kepada Walikota Tanjungbalai harusnya menjadi batal demi hukum, karena belakangan diketahui bahwa integritas "otoritas hukum" yang mentersangkakannya terpaksa diragukan 100 persen.  

Proses pentersangkaan itu pastilah bukan proses hukum yang benar, dan harusnya KPK malu mempertahankan hasil proses pentersangkaan semacam itu. 

KPK pun wajib mampu menunjukkan praktik hukum yang berintegritas kepada sesama lembaga penegak hukum (khususnya Kepolisian dan Kejaksaan), apalagi kepada rakyat Indonesia.

Amat terasa janggal, dan ketersangkaan seperti ini hanya bisa dan dapat dipandang wajar di negara otoriter yang sama sekali tak merasa perlu mengindahkan hukum dan keadilan.  

Kejanggalan yang mencoreng wajah KPK ini pun pasti akan menjadi tertawaan dunia, karena secara terang-terangan memisahkan proses pentersangkaan Walikota Tanjung Balai dengan praktik obuse of power.

Tidak mungkin hasil sebuah praktik obuse of power bisa diterima menjadi solusi permasalahan hukum di Indonesia yang di dalam konstitusinya dinyatakan sebagai negara hukum (bukan negara kekuasaan). 

Berapa pun bukti yang diklaim sudah dipegang oleh KPK untuk status ketersangkaan Walikota Tanjung Balai, secara hukum harus dianggap sebagai hasil dari sebuah niat jahat melalui pemerkosaan hukum yang sangat anti integritas.

Dewan Pengawas KPK

Tahun pertama (2020) setelah revisi UU KPK, perangkat Dewan Pengawas yang diciptakan di dalam tubuh KPK telah menyatakan ratusan bentuk dan atau frekuensi kejadian deviasi dalam pelaksanaan tugas KPK, yang di antaranya termasuk yang berksitsn masalah integritas. Dewan Pengawas KPK menghabiskan dana yang besar untuk prlaksanaan fungsi prngawasan yang menghasilkan data yang masih amat miskin itu.

Untuk mengantisipasi praktik deviatif yang potensinya amat luas (termasuk seperti dalam kasus Tanjung Balai) itulah antara lain KPK itu sangat perlu diawasi oleh sebuah Dewan Pengawas yang dinyatakan dalam UU No 19 Tahun 2019.

Demi keadilan hukum dan praktik hukum yang berintegritas maka Dewan Pengawas harus berani menyatakan pembatalan status ketersangkaan Walikota Tanjung Balai. 

Rakyat tidak akan dapat memahami dan tidak akan dapat menerima jika KPK berdalih bahwa ketersangkaan Walikota Tanjung Balai dilakukan secara objektif.

Dewan Pengawas KPK juga wajib mengembangkan kasus ini seluas-luasnya agar tak secara simplistis kelak hanya dihentikan pada sebuah nama belaka.

Mundur Dari Jabatan

Keterampilan memberantas korupsi sebetulnya bukan dominasi sebuah lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Bahkan rakyat jelata sekalipun terampil membersntas korupsi. Hanya saja, sesusi undangundang, otoritas itu hanya diberikan kepada lembaga tertentu dan dengan demikian dapat mengerem obsesi rakyat dalam melakukan praktik street justice (main hakim sendiri di lapangan).

Karena itu bobot moral dan integritas pelaksanan tugas menjadi begitu menonjol dalam lembaga penegakan hukum terutama lembaga khusus seperti KPK yang oleh undangundang ditinggikan seranting di antara sesama lembaga yang bertugas pada bidang yang sama.

Karena itu terasa bahws bagi Ketua KPK kejadian ini jelas menjadi sebuah momentum evaluasi diri. Ia tak dikehendaki oleh siapa pun, apalagi keadilan hukum, melakukan apologi dengan mengatakan "KPK tidak akan mentolerir" praktik memalukan ini.

Momentum buruk ini menjadi kesempatan besar dan luhur bagi Ketua KPK untuk menyatakan mundur dari jabatan. 

Itu sangat besar manfaatnya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketua KPK pun tidak usah berfikir gelombang unjuk rasa mahasiswa dan kalangan civil society, karena dalam kondisi sekarang prasyarat seperti itu tidak ada. Artinya tanpa desakan dari mahasiswa dan civil society Ketua KPK akan sangat ksatria berfikir untuk mempertimbangkan pengunduran diri.

Pembuat Regulasi Jangan Diam

Pembuat regulasi terutama Presiden jangan cuma diam atau hanya menggerutu simptoma hukum. Itu tak membantu menyelesaikan masalah.

Presiden dan DPR, dalam ranahnya masing-masing wajib mengevaluasi bahwa dengan revisi UU KPK yang ditolak kalangan yang luas ternyata hasilnya sangat berbeda dengan gagasan besar yang dinukilkan dalam naskah akademik dan konsideransi UU No 19 Tahun 2019.

Karena itu Presiden dan DPR sudah harus mengkaji efektivitas lembaga terpusat pemberantasan korupsi seperti KPK ini. Silakan berfikir dan memberanikan diri untuk mengevaluasi, bahkan untuk opsi pembubaran KPK.***

Penulis adalah pengamat sosial dan politik di Kota Medan