Bawaslu RI: JMSI Pihak Yang Kredibel Ikut Awasi Tahapan Pilkada Serentak 2020

Sebagai wadah tempat berhimpunnya pengelola perusahaan medis siber yang profesional di Indonesia, maka Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) merupakan salah satu pihak yang sangat kredibel untuk ikut mengawasi dan mengontrol jalannya seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020. Hal ini disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan saat menerima kunjungan dari Ketua JMSI Teguh Santosa di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (23/7). "Pilkada serentak yang akan digelar bulan Desember mendatang dan membutuhkan dukungan serta pengawasan publik, termasuk JMSI sebagai tempat berhimpun pengelola perusahaan media siber di Indonesia. Kualitas pilkada, ikut ditentukan oleh kualitas pengawasan publik. Semakin banyak pihak kredibel yang terlibat dalam mengontrol jalannya pilkada, semakin bagus kualitas pilkada tersebut," kata Abhan. Secara khusus ia bahkan menilai kerjasama antar lembaga perlu untuk dijalin antara Bawaslu RI dan jajarannya di daerah dengan JMSI. Dengan demikian, media massa khususnya media siber selaku salah satu stakeholder dalam suksesi Pilkada semakin memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mensukseskan penyelenggaraan agenda politik 5 tahunan tersebut. Tawaran ini disambut oleh Ketua JMSI Teguh Santosa. Bawaslu dan JMSI dalam waktu dekat mengagendakan bentuk kerjasama dalam menggelar pertemuan virtual secara nasional antara jajaran Bawaslu dan JMSI pada seluruh daerah di Indonesia "Dalam waktu dekat akan kita gelar pemaparan oleh Ketua Bawaslu secara virtual di hadapan pengurus dan anggota JMSI di seluruh Indonesia," ujar Teguh Santosa yang didampingi Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Jayanto Arus Adi dan Ketua Bidang Kesekretariatan, Pendataan Anggota, dan Verifikasi, Ari Rahman. Jayanto Arus Adi menambahkan, menyambut Pilkada serentak, JMSI juga akan menggelar berbagai diskusi virtual dengan stakeholder lain seperti KPU RI dan Kementerian Dalam Negeri serta partai-partai politik. "Kita berharap diskusi-diskusi terbatas ini akan dilanjutkan dengan FGD yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan pilkada yang bermartabat, demokratis dan damai," pungkasnya.[R]

Sebagai wadah tempat berhimpunnya pengelola perusahaan medis siber yang profesional di Indonesia, maka Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) merupakan salah satu pihak yang sangat kredibel untuk ikut mengawasi dan mengontrol jalannya seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020. Hal ini disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan saat menerima kunjungan dari Ketua JMSI Teguh Santosa di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (23/7). "Pilkada serentak yang akan digelar bulan Desember mendatang dan membutuhkan dukungan serta pengawasan publik, termasuk JMSI sebagai tempat berhimpun pengelola perusahaan media siber di Indonesia. Kualitas pilkada, ikut ditentukan oleh kualitas pengawasan publik. Semakin banyak pihak kredibel yang terlibat dalam mengontrol jalannya pilkada, semakin bagus kualitas pilkada tersebut," kata Abhan. Secara khusus ia bahkan menilai kerjasama antar lembaga perlu untuk dijalin antara Bawaslu RI dan jajarannya di daerah dengan JMSI. Dengan demikian, media massa khususnya media siber selaku salah satu stakeholder dalam suksesi Pilkada semakin memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mensukseskan penyelenggaraan agenda politik 5 tahunan tersebut. Tawaran ini disambut oleh Ketua JMSI Teguh Santosa. Bawaslu dan JMSI dalam waktu dekat mengagendakan bentuk kerjasama dalam menggelar pertemuan virtual secara nasional antara jajaran Bawaslu dan JMSI pada seluruh daerah di Indonesia "Dalam waktu dekat akan kita gelar pemaparan oleh Ketua Bawaslu secara virtual di hadapan pengurus dan anggota JMSI di seluruh Indonesia," ujar Teguh Santosa yang didampingi Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Jayanto Arus Adi dan Ketua Bidang Kesekretariatan, Pendataan Anggota, dan Verifikasi, Ari Rahman. Jayanto Arus Adi menambahkan, menyambut Pilkada serentak, JMSI juga akan menggelar berbagai diskusi virtual dengan stakeholder lain seperti KPU RI dan Kementerian Dalam Negeri serta partai-partai politik. "Kita berharap diskusi-diskusi terbatas ini akan dilanjutkan dengan FGD yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan pilkada yang bermartabat, demokratis dan damai," pungkasnya.