Anggarkan Rehab Rp 6,2 M Ditengah Ancaman Resesi, DPRD dan Pemprov Sumut Inkonsisten Soal Seruan Krisis Nasional

DPRD Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tidak konsisten dalam sikap politik anggaran terkait seruan krisis ekonomi global dan nasional.

Hal ini terlihat dari penganggaran rehabilitasi sejumlah fasilitas di Gedung DPRD Sumatera Utara dan Rumah Dinas Ketua DPRD Sumatera Utara tahun 2023 yang menelan biaya sebesar Rp 6,2 miliar.

“Seruan krisis ekonomi seharusnya disikapi dengan mengalokasikan anggaran yang sifatnya mengatasi dampak krisis ekonomi dengan belanja penanggulangan kemiskinan, memperkuat daya tahan ekonomi dan daya neli serta infrastruktur yang mendesak, bukan rehab sesuatu yang masih layak pakai,” kata pengamat anggaran Elfenda Ananda, Senin (9/1/2023)

Elfenda mengatakan efek dari Pandemi Covid-19 masih mengancam perekonomian masyarakat yang kini dalam tahap pemulihan. Karena itu, seharusnya rehabilitasi gedung DPRD Sumut dan rumah dinas Ketua DPRD Sumut tersebut seharusnya dianggarkan jika situsai sudah kembali normal.

“Itu bisa dilakukan pada situasi normal,” ujarnya.

Elfenda menilai, penganggaran ini akan menjadi hal yang tidak urgen karena tidak berpihak kepada politik anggaran untuk rakyat yang pada satu sisi masih sangat mengharapkan berbagai program stimulus ekonomi dari pemerintah. Dalam kondisi seperti sekarang ini yang diprediksi juga akan mengalami resesi, seharusnya penguatan ekonomi masyarakat yang menjadi program penting.

“Pemprovsu ini payah dalam hal keberpihakan politik anggaran untuk rakyat, lebih melayani pejabat sepertinya,” demikian Elfenda.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Sumut akan menghabiskan Rp 6,2 miliar dana APBD 2023 untuk merehab beberapa item di Gedung DPRD Sumut dan Rumah Dinas Ketua DPRD Sumut. Rehab tersebut antara lain Atap Ruang Paripurna DPRD Sumatera Utara dianggarkan sebesar Rp 1,4 miliar, rehab Masjid DPRD Sumatera Utara sebesar Rp 1,8 miliar, rehab Ruang Fraksi DPRD Sumatera Utara sebesar Rp 2 miliar dan perbaikan Jembatan Penghubung Gedung Paripurna dengan Gedung DPRD Sumateara Utara sebesar Rp 401,3 juta.  Juga dianggarkan rehabilitasi Atap Rumah Dinas Ketua DPRD Sumut di Komplek Perumahan Tasbih senilai Rp 613,7 juta.