Agar Tidak Terkesan Politis, KPK Harus Buktikan Dugaan Keterlibatan Para Politisi di Kasus Korupsi Kereta Api

Adanya pemanggilan sejumlah politisi dalam mengusut kasus dugaan korupsi jalur kereta api rawan diseret ke ranah politis.

Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera membuat hal tersebut terang-benderang.

Demikian disampaikan Deklarator Partai Demokrat, Muhammad Yusuf Tambunan mengingat munculnya nama Lokot Nasution sebagai salah seorang yang dipanggil untuk menjadi saksi.

"KPK jangan permalukan Partai Demokrat di Sumut. Buktikan jika Lokot Nasution menerima aliran dana korupsi proyek kereta api itu," katanya, Selasa (1/8/2023)

Sejauh ini kata Yusuf, KPK terkesan bermain opini dengan menyebut saksi bernama Lokot Nasution adalah anggota DPRD Sumatera Utara. Padahal saat ini tidak ada  anggota DPRD Sumatera Utara yang bernama Lokot Nasution. Jika menyebutkan nama tersebut, maka orang akan mudah mengaitkannya dengan Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara.

"Lokot Nasution itu Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, bukan anggota DPRD Sumut. KPK harusnya jelas bekerja, dan tegas kepada siapa pun yang terlibat kejahatan korupsi. Jangan buat malu Partai Demokrat khususnya di Sumut," kata Yusuf.

Diketahui KPK Hingga saat ini masih terus mendalami kasus dugaan korupsi jalur kereta api di Kementerian Perhubugan.

KPK pun telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus korupsi jalur kereta api tersebut, dan juga memanggil beberapa saksi untuk diperiksa dari kalangan anggota DPR RI. 

Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan dari beberapa yang dipanggil, Lokot Nasution belum hadir. 

“saksi tidak hadir dan hingga saat ini belum ada konfirmasi terkait alasan ketidakhadirannya,” kata Ali Fikri kepada media.