WNA Masih Masuk, Kasus 'All England' Harusnya Jadi Contoh Bagi Indonesia Lindungi Warga Dari Bahaya Covid-19 

Netty Prasetiyani Aher/RMOLSumut
Netty Prasetiyani Aher/RMOLSumut

Masuknya warga negara asing (WNA) di tengah ketegasan pemerintah melarang warganya untuk mudik dengan alasan menghindari penularan covid-19 menuai kritik.


Pembiaran WNA dari China dan India yang belakangan terjadi menurut Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah dalam melindungi warganya dari virus covid-19 tersebut.

"Ini bentuk inkonsistensi, disaat warganya dilarang mudik akan tetapi WNA bisa masuk dengan alasan mereka tenaga kerja," katanya saat berbicara pada Diskusi Virtual dengan tema "Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat" yang digelar oleh Kantor Berita Politik, RMOL, Selasa (11/5/2021).

Netty menjelaskan, kasus yang dialami oleh para atlit badminton Indonesia pada ajang All England 2021 lalu merupakan salah satu rujukan mengenai bentuk konsistensi pemerintah dalam melindungi warga negaranya. Pengusiran atlit Indonesia untuk bertanding karena memiliki riwayat satu pesawat dengan seorang yang terindentifikasi positif covid membuktikan pemerintah Inggris sangat konsisten dengan kebijakan mereka.

"Kita bisa lihat kan, atlit kita tetap ditolak bertanding disana meskipun hasil pemeriksaan mereka negatif covid-19. Nah, perlakuan seperti ini kenapa tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap WNA dari China dan India," ujarnya.

Alasan pemerintah yang menyebut para WNA yang masuk tersebut merupakan tenaga kerja ahli pada beberapa program strategis nasional menurut Netty justru semakin membuka adanya bentuk ketidakadilan bagi masyarakat. Pelarangan untuk mudik dengan alasan mencegah penyebaran covid-19, namun WNA masuk dengan alasan sudah melalui pemeriksaan kesehatan ketat menjadi bukti adanya ketidakadilan tersebut.

"Alasan mereka itu merupakan tenaga ahli pada proyek-proyek pemerintah juga harus bisa dibuktikan, ini berpotensi hanya menjadi klaim sepihak. Secara pribadi ini akan mempertanyakan itu kepada pihak Kementerian Ketenagakerjaan," pungkasnya.