Khairul menjelaskan, kasus penenggelaman bangkai ikan yang diduga dilakukan oleh perusahaan peternakan ikan dengan menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) merupakan salah satu bentuk aksi yang menggambarkan bentuk ketidakpedulian terhadap kelestarian air Danau Toba. Hal ini juga menggambarkan bahwa pelaku sama sekali tidak memperdulikan keinginan dari pemerintah yang menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan.
\"Kalau perusahaan itu saja tidak peduli dengan pemerintah, sebaiknya pemerintah juga menyingkirkan perusahaan-perusahaan yang tidak mendukung programnya,\" tegasnya.
Walhi Sumut menurut Khairul akan ikut mengambil peran dalam menuntaskan kasus ini. Mereka akan turun ke lapangan melakukan investigasi terkait temuan bangkai ikan di dasar Danau Toba yang menjadi pembicaraan utama di media massa belakangan ini." itemprop="description"/>
Khairul menjelaskan, kasus penenggelaman bangkai ikan yang diduga dilakukan oleh perusahaan peternakan ikan dengan menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) merupakan salah satu bentuk aksi yang menggambarkan bentuk ketidakpedulian terhadap kelestarian air Danau Toba. Hal ini juga menggambarkan bahwa pelaku sama sekali tidak memperdulikan keinginan dari pemerintah yang menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan.
\"Kalau perusahaan itu saja tidak peduli dengan pemerintah, sebaiknya pemerintah juga menyingkirkan perusahaan-perusahaan yang tidak mendukung programnya,\" tegasnya.
Walhi Sumut menurut Khairul akan ikut mengambil peran dalam menuntaskan kasus ini. Mereka akan turun ke lapangan melakukan investigasi terkait temuan bangkai ikan di dasar Danau Toba yang menjadi pembicaraan utama di media massa belakangan ini."/>
Khairul menjelaskan, kasus penenggelaman bangkai ikan yang diduga dilakukan oleh perusahaan peternakan ikan dengan menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) merupakan salah satu bentuk aksi yang menggambarkan bentuk ketidakpedulian terhadap kelestarian air Danau Toba. Hal ini juga menggambarkan bahwa pelaku sama sekali tidak memperdulikan keinginan dari pemerintah yang menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan.
\"Kalau perusahaan itu saja tidak peduli dengan pemerintah, sebaiknya pemerintah juga menyingkirkan perusahaan-perusahaan yang tidak mendukung programnya,\" tegasnya.
Walhi Sumut menurut Khairul akan ikut mengambil peran dalam menuntaskan kasus ini. Mereka akan turun ke lapangan melakukan investigasi terkait temuan bangkai ikan di dasar Danau Toba yang menjadi pembicaraan utama di media massa belakangan ini."/>
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara meminta agar kasus penenggelaman bangkai ikan di Danau Toba menjadi perhatian serius dari pemerintah. Penenggelaman bangkai ikan ke Dasar Danau Toba menurut Kepala Departemen Advokasi Dan Kampanye Walhi Sumut, Khairul, merupakan bentuk aksi yang tidak dapat ditolerir. Pihak yang melakukannya harus mempertanggungjawabkan praktik pencemaran tersebut.
"Pemerintah harus buka mata. Selidiki siapa pelakunya, indikasinya sudah jelas ada dugaan dilakukan PT Aquafarm Nusantara, tentu harus diselidiki kebenarannya," katanya, Senin (28/1/2019).
Khairul menjelaskan, kasus penenggelaman bangkai ikan yang diduga dilakukan oleh perusahaan peternakan ikan dengan menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) merupakan salah satu bentuk aksi yang menggambarkan bentuk ketidakpedulian terhadap kelestarian air Danau Toba. Hal ini juga menggambarkan bahwa pelaku sama sekali tidak memperdulikan keinginan dari pemerintah yang menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan.
"Kalau perusahaan itu saja tidak peduli dengan pemerintah, sebaiknya pemerintah juga menyingkirkan perusahaan-perusahaan yang tidak mendukung programnya," tegasnya.
Walhi Sumut menurut Khairul akan ikut mengambil peran dalam menuntaskan kasus ini. Mereka akan turun ke lapangan melakukan investigasi terkait temuan bangkai ikan di dasar Danau Toba yang menjadi pembicaraan utama di media massa belakangan ini.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara meminta agar kasus penenggelaman bangkai ikan di Danau Toba menjadi perhatian serius dari pemerintah. Penenggelaman bangkai ikan ke Dasar Danau Toba menurut Kepala Departemen Advokasi Dan Kampanye Walhi Sumut, Khairul, merupakan bentuk aksi yang tidak dapat ditolerir. Pihak yang melakukannya harus mempertanggungjawabkan praktik pencemaran tersebut.
"Pemerintah harus buka mata. Selidiki siapa pelakunya, indikasinya sudah jelas ada dugaan dilakukan PT Aquafarm Nusantara, tentu harus diselidiki kebenarannya," katanya, Senin (28/1/2019).
Khairul menjelaskan, kasus penenggelaman bangkai ikan yang diduga dilakukan oleh perusahaan peternakan ikan dengan menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) merupakan salah satu bentuk aksi yang menggambarkan bentuk ketidakpedulian terhadap kelestarian air Danau Toba. Hal ini juga menggambarkan bahwa pelaku sama sekali tidak memperdulikan keinginan dari pemerintah yang menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan.
"Kalau perusahaan itu saja tidak peduli dengan pemerintah, sebaiknya pemerintah juga menyingkirkan perusahaan-perusahaan yang tidak mendukung programnya," tegasnya.
Walhi Sumut menurut Khairul akan ikut mengambil peran dalam menuntaskan kasus ini. Mereka akan turun ke lapangan melakukan investigasi terkait temuan bangkai ikan di dasar Danau Toba yang menjadi pembicaraan utama di media massa belakangan ini.