Wajar Presiden Marah, Penyerapan Anggaran Kementerian Lamban

Anggaran kementerian yang menurut Presiden Jokowi seharusnya memang segera disalurkan untuk mendongkrak daya beli masyarakat memang benar adanya. Artinya anggaran semakin cepat disalurkan akan semakin baik dalam merangsang geliat ekonomi di tengah masyarakat. "Jadi kalau Presiden marah jika nggaran tidak disalurkan dengan segera, ini wajar, memang pada dasarnya kita tengah membutuhkan dana tersebut untuk membantu mendorong belanja masyarakat," kata pengamat ekonomi, Gunawan Benjamin, Rabu (1/7). Gunawan mencontohkan Presiden marah karena anggaran kementerian kesehatan yang belum maksimal disalurkan. Nah dalam konteks ini ia menilai, Presiden berbicara dalam konteks makro ekonomi. Yakni berbicara fiskal. Sementara penyalurannya tentu mengikuti aturan teknis yang berlaku dilapangan. "Nah, memang potensi dispute ada disini. Presiden marah karena anggaran tak kunjung terealisasi, namun pihak kementerian menunggu aturan teknis dalam penyaluran tersebut," ujarnya. Namun menurutnya, lambannya proses-proses penyerapan anggaran ini tidak bisa hanya mempersalahkan para menterinya. Karena dalam konteks ini Presiden adalah komandannya. Artinya aturan teknis dilapangan harus bisa menyesuaikan arahan pemimpin yang diatasnya. "Namun jangan pula menabrak aturan teknis yang sudah di tetapkan. Sehingga kemarahan Presiden ini saya nilai tepat jika dikorelasikan dengan urgensi penyelamatan ekonomi masyarakat," ungkapnya. Ginawan yakin para ahli ekonomi manapun akan sangat setuju jika masalah daya beli masyarakat, ditengah ancaman krisis ini akan berkurang bebannya jika anggaran yang telah ditetapkan dapat disalurkan dengan segera. Dan berharap, pihak kementerian yang disinggung maupun yang merasa disinggung sebaiknya bekerja lebih keras lagi. "Bukan hanya menghentikan penyebaran covid 19 di tanah air. Tetapi ada upaya yang bisa dilakukan untuk tetap membuat masyarakat melakukan aktifitas ekonominya ditengah pandemic seperti yang terjadi sekarang," pungkasnya.[R]

Anggaran kementerian yang menurut Presiden Jokowi seharusnya memang segera disalurkan untuk mendongkrak daya beli masyarakat memang benar adanya. Artinya anggaran semakin cepat disalurkan akan semakin baik dalam merangsang geliat ekonomi di tengah masyarakat. "Jadi kalau Presiden marah jika nggaran tidak disalurkan dengan segera, ini wajar, memang pada dasarnya kita tengah membutuhkan dana tersebut untuk membantu mendorong belanja masyarakat," kata pengamat ekonomi, Gunawan Benjamin, Rabu (1/7). Gunawan mencontohkan Presiden marah karena anggaran kementerian kesehatan yang belum maksimal disalurkan. Nah dalam konteks ini ia menilai, Presiden berbicara dalam konteks makro ekonomi. Yakni berbicara fiskal. Sementara penyalurannya tentu mengikuti aturan teknis yang berlaku dilapangan. "Nah, memang potensi dispute ada disini. Presiden marah karena anggaran tak kunjung terealisasi, namun pihak kementerian menunggu aturan teknis dalam penyaluran tersebut," ujarnya. Namun menurutnya, lambannya proses-proses penyerapan anggaran ini tidak bisa hanya mempersalahkan para menterinya. Karena dalam konteks ini Presiden adalah komandannya. Artinya aturan teknis dilapangan harus bisa menyesuaikan arahan pemimpin yang diatasnya. "Namun jangan pula menabrak aturan teknis yang sudah di tetapkan. Sehingga kemarahan Presiden ini saya nilai tepat jika dikorelasikan dengan urgensi penyelamatan ekonomi masyarakat," ungkapnya. Ginawan yakin para ahli ekonomi manapun akan sangat setuju jika masalah daya beli masyarakat, ditengah ancaman krisis ini akan berkurang bebannya jika anggaran yang telah ditetapkan dapat disalurkan dengan segera. Dan berharap, pihak kementerian yang disinggung maupun yang merasa disinggung sebaiknya bekerja lebih keras lagi. "Bukan hanya menghentikan penyebaran covid 19 di tanah air. Tetapi ada upaya yang bisa dilakukan untuk tetap membuat masyarakat melakukan aktifitas ekonominya ditengah pandemic seperti yang terjadi sekarang," pungkasnya.