Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah memberikan tenggat hingga Oktober 2019 kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelesaikan inventarisir aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut). Baik aset bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dikelola masing-masing OPD.
Hal itu disampaikan Wagub Musa Rajekshah usai memimpin rapat tentang penertiban dan pengamanan barang Pemprov Sumut, BUMD Sumut bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (4/7). Rapat dihadiri seluruh pimpinan OPD dan jajaran Direksi BUMD Pemprov Sumut.
"Kita memberitahukan kepada jajaran OPD batas waktu (tenggat) untuk menyelesaikan daftar inventaris aset, karena kalau tidak diberi batas waktu kapan harus diselesaikan atau dipertanggungjawabkan, maka tidak tahu kapan diselesaikan," ujar Wagub.
Dikatakan Wagub, di bulan Oktober nanti akan dibentuk tim yang akan mendatangi setiap OPD untuk melihat daftar aset yang sudah diinventarisir. Bagi OPD yang tidak menyelesaikan daftar inventaris asetnya, akan diberi catatan khusus.
"Ke depan catatan tersebut bisa digunakan sebagai bahan penilaian atau pertimbangan untuk promosi jabatan pimpinan OPD yang bersangkutan," ujar Musa Rajekshah.
Menurut Musa Rajekshah, aset haruslah dipertahankan, bahkan bertambah, bukan malah berkurang. Karena itu, usai rapat, seluruh OPD dan BUMD Sumut harus segera berkoordinasi dengan pihak terkait seperti BPN Sumut untuk menyelesaikan permasalahan aset.
"Ayo segera selesaikan, kita sama-sama bekerja untuk kepentingan Sumut," katanya.
Seperti aset berupa tanah, menurut Musa Rajekshah, harus memiliki legalitas. Banyak tanah pemerintah yang tidak memiliki sertifikat. Keadaan tersebut harus diselesaikan, lantaran semakin hari, tanah semakin dibutuhkan oleh manusia. Apalagi nilai ekonominya semakin tinggi.
"Untuk itu penertiban aset harus dilakukan agar ke depan tidak menjadi masalah bagi Pemprov Sumut. Kita tidak mau ke depan masalah tanah aset pemerintah ini menjadi masalah," ujarnya.
Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono mengatakan sertifikasi aset harus dikerjakan dengan cepat. Untuk sertifikat aset pemerintah paling lama 2 bulan.
"Kita harus cepat kerjanya untuk pensertifikatakan, sehingga tertib hukum di Pemprov Sumut terkait aset bisa terlaksana, untuk mencegah aset Pemprov tidak hilang, dan itu harus kerja cepat," ujarnya.
Bambang juga berpesan agar OPD dan BUMD bekerja sama dengan pihaknya dalam hal menyelesaikan administrasi sertifikat aset secara cepat.
"Ayo kita sama-sama, saya bisa sukseskan sertifikasi ini kalau bapak dan ibu semuanya jalan, kalau bukan kita yang urus, siapa lagi?," pungkasnya.
Hal itu disampaikan Wagub Musa Rajekshah usai memimpin rapat tentang penertiban dan pengamanan barang Pemprov Sumut, BUMD Sumut bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (4/7). Rapat dihadiri seluruh pimpinan OPD dan jajaran Direksi BUMD Pemprov Sumut.
"Kita memberitahukan kepada jajaran OPD batas waktu (tenggat) untuk menyelesaikan daftar inventaris aset, karena kalau tidak diberi batas waktu kapan harus diselesaikan atau dipertanggungjawabkan, maka tidak tahu kapan diselesaikan," ujar Wagub.
Dikatakan Wagub, di bulan Oktober nanti akan dibentuk tim yang akan mendatangi setiap OPD untuk melihat daftar aset yang sudah diinventarisir. Bagi OPD yang tidak menyelesaikan daftar inventaris asetnya, akan diberi catatan khusus.
"Ke depan catatan tersebut bisa digunakan sebagai bahan penilaian atau pertimbangan untuk promosi jabatan pimpinan OPD yang bersangkutan," ujar Musa Rajekshah.
Menurut Musa Rajekshah, aset haruslah dipertahankan, bahkan bertambah, bukan malah berkurang. Karena itu, usai rapat, seluruh OPD dan BUMD Sumut harus segera berkoordinasi dengan pihak terkait seperti BPN Sumut untuk menyelesaikan permasalahan aset.
"Ayo segera selesaikan, kita sama-sama bekerja untuk kepentingan Sumut," katanya.
Seperti aset berupa tanah, menurut Musa Rajekshah, harus memiliki legalitas. Banyak tanah pemerintah yang tidak memiliki sertifikat. Keadaan tersebut harus diselesaikan, lantaran semakin hari, tanah semakin dibutuhkan oleh manusia. Apalagi nilai ekonominya semakin tinggi.
"Untuk itu penertiban aset harus dilakukan agar ke depan tidak menjadi masalah bagi Pemprov Sumut. Kita tidak mau ke depan masalah tanah aset pemerintah ini menjadi masalah," ujarnya.
Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono mengatakan sertifikasi aset harus dikerjakan dengan cepat. Untuk sertifikat aset pemerintah paling lama 2 bulan.
"Kita harus cepat kerjanya untuk pensertifikatakan, sehingga tertib hukum di Pemprov Sumut terkait aset bisa terlaksana, untuk mencegah aset Pemprov tidak hilang, dan itu harus kerja cepat," ujarnya.
Bambang juga berpesan agar OPD dan BUMD bekerja sama dengan pihaknya dalam hal menyelesaikan administrasi sertifikat aset secara cepat.
"Ayo kita sama-sama, saya bisa sukseskan sertifikasi ini kalau bapak dan ibu semuanya jalan, kalau bukan kita yang urus, siapa lagi?," pungkasnya.
BERITA SEBELUMNYA
Pengurus MUI: Memberi Selamat Pada Kecurangan Itu Dilarang Allah
BERITA BERIKUTNYA
Bekas Ketua DPP Gerindra Didorong Masuk Kabinet Jokowi-Maruf
Berita Terkait
Van Joened
Berita Populer
