UU Omnibus Law Produk Fatal Atas Kesalahan Perpektif Penyelamatan Ekonomi

UU Omnibus Law akan menjadi salah satu produk yang lahir akibat kesalahan fatal pemerintah dalam melakukan penyelamatan ekonomi Indonesia. Hal ini disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras) Sumatera Utara Amin Multazam.

"Cara pandang pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi sangat fatal dan tidak akan berpihak kepada rakyat. Karena yang dipermudah adalah para kaum kapitalis," katanya kepada RMOLSumut, Senin (6/10).

Amin menilai, UU Omnibus Law akan menjadi jalan bagi para kaum pemodal untuk semakin menguasai berbagai akses  yang seharusnya menjadi sumber untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini karena berbagai kemudahan yang dijamin oleh pemerintah kepada para pemilik modal untuk berinvetasi.

"Padahal selama ini sumber konflik itu kan karena mudahnya para pemodal mendapat izin dari pemerintah. Mereka dengan mudah dapat menguasai lahan yang mereka inginkan," ujarnya.

Penyelamatan ekonomi dengan "mengobral" aturan yang berpihak pada kaum kapitalis inilah yang menurut Amin akan menjadi sumber persoalan yang tidak akan membawa Indonesia keluar dari persoalan ekonomi.

"Karena yang sejahtera hanya kaum-kaum elitis saja, bukan rakyat," sebutnya.

Karena itu kata Amin, aksi mogok massa dan turun ke jalan yang akan dilakukan secara serentak pada 8 Oktober 2020 mendatang merupakan jalan yang harus ditempuh.

"Karena parlemen kita di senayan tidak mampu menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Jadinya ya kita harus melawan kebijakannya lewat parlemen jalanan," demikian Amin Multazam.