Usut Tuntas Kematian Dua Tahanan Polsekta Sunggal

Ricky Politika Sirait
Ricky Politika Sirait

Sebuah berita mengejutkan terjadi di Polsek Sunggal, Kota Medan. Dua orang tahanan kasus Pasal 363 KUHPidana dengan modus berpura - pura sebagai Polisi mengalami kematian yang dinilai tidak wajar. Hal ini membuat banyak pihak bertanya - tanya. Benarkah kematian tersebut adalah wajar ataukah sebaliknya, sebagaimana asumsi publik yang menilai ada kejanggalan?


Ada beberapa kejanggalan memang, khusunya yang terkuak dari kematian korban. Secara umum, masalah kematian tentunya adalah urusan Tuhan. Tuhanlah yang amat mengetahui ajal seseorang hambanya. Kapan dan dimanapun meninggalnya, semua ada dalam genggamannya.

Akan tetapi, jika merujuk dari sejumlah fakta yang terungkap dimedia massa, sebelum kematian korban, korban sendiri didapati mengalami sejumlah memar dibeberapa titik pada tubuhnya, sebelum disimpulkan mengidap sakit lambung.

Tentu atas fakta ini membuat kita tak bisa menerima begitu saja terhadap kesimpulan dari pihak kepolisian terkait wafatnya kedua korban. Tersirat kejanggalan dari peristiwa ini?

Kejanggalan itu bila kita ketahui dari jumlah korban yang meninggal. Jika yang meninggal sejumlah satu orang mungkin kita masih bisa memahfumi. Namun, yang diketahui justru dua orang. Jangankan kita yang bergelut didunia intelektual, bahkan orang yang tidak pernah mengenyam sekolahanpun mungkin curiga dengan kabar kematian ini.

Kemudian, fakta lainnya terungkap bahwa matinya kedua tahanan tersebut hanya berselang satu Minggu, yakni tanggal 26 September dan tanggal 02 Oktober 2020.

Oleh karena itu, menyikapi fakta ini, sepatutnya divisi Propam Poldasu melakukan pengusutan atas kasus ini. Jika perlu pihak mabes Polri juga mesti dilibatkan. Mengingat kasus ini telah diketahui secara luas.

Bid Propam Poldasu bisa melakukan penyelidikan langsung dengan memeriksa sejumlah pihak. Diantaranya, memeriksa para tahanan yang satu kamar dengan korban, memeriksa petugas yang menjaga tahanan, memeriksa secara intensif penyidik yang menangani perkara tersebut, memeriksa CCTV, memeriksa keluarga korban dan melakukan visum et repertum (VER) ulang dengan dokter forensik yang ditunjuk secara independen, dimana terlebih dahulu melakukan penggalian makam korban. Sebab, ada dugaan korban yang ada diketahui mengalami lebam dibeberapa bagian tubuhnya dan memeriksa pihak - pihak terkait dengan peristiwa ini.

Hal ini mesti dilakukan agar desas - desus ataupun  spekulasi yang berkembang dari masyarakat luas dapat terjawab secara pasti.

Untuk itu kita mendukung sepenuhnya pengaduan dari keluarga korban yang membuat pengaduan resmi kepada LBH Medan guna mendampingi keluarga korban dalam mencari keadilan.

Penulis tentunya bukan mendukung kejahatan yang dibuat oleh korban yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana disangkakan kepada mereka, yakni melakukakan pencurian dengan pemberatan dengan modus berpura - pura menjadi polisi.

Kita tahu bahwa kejahatan seperti ini ( baca : kasus modus berpura - pura polisi) marak terjadi, dan membuat resah banyak pihak, terutama bisa mencoreng dunia kepolisian. Kita sepakat tentunya agar  kepolisian dapat memberantas kasus ini,  tak terulang kembali.

Namun, tentu tidak dapat kita benarkan jika penanganan kasus ini diwarnai oleh kekerasan. Apalagi sampai hilangnya nyawa tersangka.

Siapapun yang melakukan tindak pidana diwilayah NKRI tidak boleh mengalami intimidasi, perundungan, kekerasan fisik maupun verbal. Sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap, tak selayaknya seseorang ditempatkan dalam posisi bersalah. Pada konteks ini, khususnya tersangka memiliki hak akusatur. 

Tersangka mesti dijadikan sebagai subjek hukum, bukan objek. Bukan pribadinya yang dipersalahkan, tetapi kejahatannyalah yang harus diusut. Hal ini sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) dan Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) dunia.

Komnas HAM perlu turun tangan dalam kasus ini, untuk membantu membuat terang kasus tersebut agar dapat terjawab, apakah benar kematian korban adalah wajar atau sebaliknya. Jika benar kasus ini ada muatan kekerasan, maka Poldasu harus melakukan tindakan tegas terhadap pelaku - pelaku kekerasan. Bila perlu pecat dengan tidak hormat dan ajukan kepengadilan agar diadili.

Namun, dalam posisi ini kita sebagai 
Masyarakat alangkah lebih baik untuk tidak menghakimi terlebih dahulu, karena ini masih dugaan. Kita mesti harus bersabar.

Oleh : Ricky Politika Sirait, SH.(Advokat Dan Pemerhati Hukum)