Upaya Pemberantasan Korupsi, Sumut Targetkan Skor MCP Tahun 2021 Capai 90%

Upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) semakin membaik. Hal itu terlihat dari capaian skor sistem Monitoring Centre for Prevention (MCP), dimana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pada tahun 2020, skornya telah mencapai 88,54% atau naik 0,54 poin dari tahun 2019.

Dengan capaian skor MCP tersebut, Sumut telah menduduki peringkat ketujuh atau naik delapan peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang masih di peringkat 15. Skor MCP tersebut   diharapkan terus meningkat hingga mencapai 90% dan masuk dalam peringkat lima besar secara nasional pada tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut) Musa Rajekshah saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Simalungun, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Hotel Labersa, Desa Saribu Raja Janji Maria, Balige, Kamis (14/10).

"Ini harus menjadi perhatian serius bagi setiap pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Pemerintah Kabupaten Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Simalungun, sehingga capaian MCP pada tahun 2021 ini diharapkan dapat mencapai target," ungkapnya.

Wagub menuturkan, pada tahun 2021, KPK sendiri telah menargetkan untuk pencapaian MCP pada setiap pemerintah daerah minimal sebesar 80%. Untuk itu, dalam mencapai target yang ditetapkan tersebut, Pemprov Sumut saat ini sedang dan akan melakukan sejumlah upaya, yakni mengintensifkan koordinasi dan monitoring oleh inspektorat sebagai koordinator pembina dan selaku pemonitor MCP kepada perangkat daerah, peningkatan pembinaan, serta pemberian peringatan dari Gubernur kepada pimpinan perangkat daerah.

 "Kami sampaikan juga bahwa MCP merupakan bagian dari upaya perwujudan Sumut bermartabat, reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih," jelas Musa Rajekshah.

Musa Rajekshah menambahkan, melalui program Korsupgah, KPK RI terus berupaya mendorong perbaikan sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Seperti diketahui bahwa Korsupgah KPK merupakan upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

"Karenanya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung penuh kegiatan rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi baik kepada pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara serta di lingkungan pemerintah provinsi," jelasnya.