Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar/RMOL
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta kepada Partai Keadilan Sejahtera untuk menunjukkan bukti dugaan penggelembungan suara Pemilu Serentak 2019, khususnya yang disebut terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia.
"Setiap dugaan harus, perlu dibuktikan," ujar Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta, Minggu (19/5).
Kendati demikian, pihaknya tetap menampung keluhan, termasuk laporan dugaan pelanggaran pemilu yang masuk.
Untuk saat ini, kata Fritz pihaknya tengah mengumpulkan keterangan dari Panitia Pengawas Luar Negeri soal adanya dugaan pelanggaran Pemilu.
"Kami menunggu terhadap proses laporan yang sekarang sedang kami bahas dengan Panwaslu LN," tandasnya.
Dugaan penggelembungan itu sebelumnya diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. Selain penggelembungan, Mardani menyebut ada banyak alamat fiktif dalam pemungutan suara di Kuala Lumpur melalui jalur pos.
Politikus PKS itu pun mendesak Bawaslu melakukan investigasi sesegera mungkin. Pasalnya KPU RI akan mengumumkan hasil Pemilu pada 22 Mei nanti.
"Investigasi ini harus cepat dan segera ada solusi dan tindak lanjut. Bila ada bukti kecurangan yang kuat dan meyakinkan, saya usulkan PSU tanggal (16-17 Mei) di Kuala Lumpur dibatalkan dan perlu adanya tindakan hukum yang tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat kecurangan tersebut," kata Mardani.[R]
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta kepada Partai Keadilan Sejahtera untuk menunjukkan bukti dugaan penggelembungan suara Pemilu Serentak 2019, khususnya yang disebut terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia.
"Setiap dugaan harus, perlu dibuktikan," ujar Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta, Minggu (19/5).
Kendati demikian, pihaknya tetap menampung keluhan, termasuk laporan dugaan pelanggaran pemilu yang masuk.
Untuk saat ini, kata Fritz pihaknya tengah mengumpulkan keterangan dari Panitia Pengawas Luar Negeri soal adanya dugaan pelanggaran Pemilu.
"Kami menunggu terhadap proses laporan yang sekarang sedang kami bahas dengan Panwaslu LN," tandasnya.
Dugaan penggelembungan itu sebelumnya diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. Selain penggelembungan, Mardani menyebut ada banyak alamat fiktif dalam pemungutan suara di Kuala Lumpur melalui jalur pos.
Politikus PKS itu pun mendesak Bawaslu melakukan investigasi sesegera mungkin. Pasalnya KPU RI akan mengumumkan hasil Pemilu pada 22 Mei nanti.
"Investigasi ini harus cepat dan segera ada solusi dan tindak lanjut. Bila ada bukti kecurangan yang kuat dan meyakinkan, saya usulkan PSU tanggal (16-17 Mei) di Kuala Lumpur dibatalkan dan perlu adanya tindakan hukum yang tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat kecurangan tersebut," kata Mardani.
Van Joened
Berita Populer
