Sebagai sosok yang pernah bergelut dalam mengurusi organisasi olah raga yakni KONI Sumut, pernyataan Gus ini menurut Sastra sangat memprihatinkan. Karena terkesan tidak mampu menunjukkan sikap sportif dalam urusan pertarungan Pemilu 2019.
\"Pak Gus dekat dengan para atlit yang berjiwa sportif. Kami ajak berjiwa sportiflah dalam menggalang dukungan untuk calon presiden masing - masing,\" ujarnya.
Saat ini menurut Sastra, pihaknya sangat memuji TNI dan Polri yang terus menjaga netralitas dalam Pemilu dan Pilpres serta menjaga suasana keamanan yang kondusif mendekati pesta demokrasi 17 April 2019. Berbagai kinerja TNI dan Polri dalam menciptakan situasi kondusif, mencegah informasi bohong alias hoax yang dapat memecah persatuan menurutnya menjadi hal yang patut diacungi jempol. Karenanya tudingan Gus Irawan tersebut akan sangat melukai hati TNI-Polri.
\"Bagaimana pula orang-orang yang sudah bekerja baik menjalankan tugas sesuai fungsi mereka malah dituding macam-macam, ini sangat memprihatinkan,\" pungkasnya.
\"Biarkan rakyat memilih. Jangan benturkan rakyat dengan pemerintah (kepala lingkungan) dan jangan benturkan rakyat dengan aparat penegak hukum,\" tambahnya.
Diketahui dalam pernyataannya di depan calon legislatif Partai Bulan Bintang Pro Prabowo-Sandiaga Uno, kemarin, Gus Irawan mengatakan Kepling di Kota Medan diintervensi dan diancam-ancam oleh aparat kepolisian agar mendukung calon petahana, meski tidak menjelaskan siapa calon petahana yang dimaksud.
Ketua Komisi Energi DPR yang juga politikus Partai Gerindra itu mengatakan itu usai acara deklarasi calon anggota legislatif Partai Bulan Bintang se - Sumut pendukung Prabowo - Sandiaga Uno, di Medan.
Gus juga mengatakan, intervensi dilakukan secara seragam, bahkan sudah sampai kepada tingkat mengancam. Sikap seperti itu diakuinya telah mencederai prinsip dasar demokrasi
\"Prinsip dasar demokrasi, yakni kebebasan. Loh di mana demokrasinya. Apalagi yang namanya aparat harus netral, jadi memang sekarang kalau kata UUD 1945 yang menjadi konstitusi negara kita, di pasal 1, ayat 1 sudah dilanggar, bentuk negara NKRI, pasal 1 ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat. Bagaimana rakyat dibilang berdaulat hari ini, orang ada intimidasi terus,\" ungkapnya seperti dimuat beberapa media di Medan." itemprop="description"/>
Sebagai sosok yang pernah bergelut dalam mengurusi organisasi olah raga yakni KONI Sumut, pernyataan Gus ini menurut Sastra sangat memprihatinkan. Karena terkesan tidak mampu menunjukkan sikap sportif dalam urusan pertarungan Pemilu 2019.
\"Pak Gus dekat dengan para atlit yang berjiwa sportif. Kami ajak berjiwa sportiflah dalam menggalang dukungan untuk calon presiden masing - masing,\" ujarnya.
Saat ini menurut Sastra, pihaknya sangat memuji TNI dan Polri yang terus menjaga netralitas dalam Pemilu dan Pilpres serta menjaga suasana keamanan yang kondusif mendekati pesta demokrasi 17 April 2019. Berbagai kinerja TNI dan Polri dalam menciptakan situasi kondusif, mencegah informasi bohong alias hoax yang dapat memecah persatuan menurutnya menjadi hal yang patut diacungi jempol. Karenanya tudingan Gus Irawan tersebut akan sangat melukai hati TNI-Polri.
\"Bagaimana pula orang-orang yang sudah bekerja baik menjalankan tugas sesuai fungsi mereka malah dituding macam-macam, ini sangat memprihatinkan,\" pungkasnya.
\"Biarkan rakyat memilih. Jangan benturkan rakyat dengan pemerintah (kepala lingkungan) dan jangan benturkan rakyat dengan aparat penegak hukum,\" tambahnya.
Diketahui dalam pernyataannya di depan calon legislatif Partai Bulan Bintang Pro Prabowo-Sandiaga Uno, kemarin, Gus Irawan mengatakan Kepling di Kota Medan diintervensi dan diancam-ancam oleh aparat kepolisian agar mendukung calon petahana, meski tidak menjelaskan siapa calon petahana yang dimaksud.
Ketua Komisi Energi DPR yang juga politikus Partai Gerindra itu mengatakan itu usai acara deklarasi calon anggota legislatif Partai Bulan Bintang se - Sumut pendukung Prabowo - Sandiaga Uno, di Medan.
Gus juga mengatakan, intervensi dilakukan secara seragam, bahkan sudah sampai kepada tingkat mengancam. Sikap seperti itu diakuinya telah mencederai prinsip dasar demokrasi
\"Prinsip dasar demokrasi, yakni kebebasan. Loh di mana demokrasinya. Apalagi yang namanya aparat harus netral, jadi memang sekarang kalau kata UUD 1945 yang menjadi konstitusi negara kita, di pasal 1, ayat 1 sudah dilanggar, bentuk negara NKRI, pasal 1 ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat. Bagaimana rakyat dibilang berdaulat hari ini, orang ada intimidasi terus,\" ungkapnya seperti dimuat beberapa media di Medan."/>
Sebagai sosok yang pernah bergelut dalam mengurusi organisasi olah raga yakni KONI Sumut, pernyataan Gus ini menurut Sastra sangat memprihatinkan. Karena terkesan tidak mampu menunjukkan sikap sportif dalam urusan pertarungan Pemilu 2019.
\"Pak Gus dekat dengan para atlit yang berjiwa sportif. Kami ajak berjiwa sportiflah dalam menggalang dukungan untuk calon presiden masing - masing,\" ujarnya.
Saat ini menurut Sastra, pihaknya sangat memuji TNI dan Polri yang terus menjaga netralitas dalam Pemilu dan Pilpres serta menjaga suasana keamanan yang kondusif mendekati pesta demokrasi 17 April 2019. Berbagai kinerja TNI dan Polri dalam menciptakan situasi kondusif, mencegah informasi bohong alias hoax yang dapat memecah persatuan menurutnya menjadi hal yang patut diacungi jempol. Karenanya tudingan Gus Irawan tersebut akan sangat melukai hati TNI-Polri.
\"Bagaimana pula orang-orang yang sudah bekerja baik menjalankan tugas sesuai fungsi mereka malah dituding macam-macam, ini sangat memprihatinkan,\" pungkasnya.
\"Biarkan rakyat memilih. Jangan benturkan rakyat dengan pemerintah (kepala lingkungan) dan jangan benturkan rakyat dengan aparat penegak hukum,\" tambahnya.
Diketahui dalam pernyataannya di depan calon legislatif Partai Bulan Bintang Pro Prabowo-Sandiaga Uno, kemarin, Gus Irawan mengatakan Kepling di Kota Medan diintervensi dan diancam-ancam oleh aparat kepolisian agar mendukung calon petahana, meski tidak menjelaskan siapa calon petahana yang dimaksud.
Ketua Komisi Energi DPR yang juga politikus Partai Gerindra itu mengatakan itu usai acara deklarasi calon anggota legislatif Partai Bulan Bintang se - Sumut pendukung Prabowo - Sandiaga Uno, di Medan.
Gus juga mengatakan, intervensi dilakukan secara seragam, bahkan sudah sampai kepada tingkat mengancam. Sikap seperti itu diakuinya telah mencederai prinsip dasar demokrasi
\"Prinsip dasar demokrasi, yakni kebebasan. Loh di mana demokrasinya. Apalagi yang namanya aparat harus netral, jadi memang sekarang kalau kata UUD 1945 yang menjadi konstitusi negara kita, di pasal 1, ayat 1 sudah dilanggar, bentuk negara NKRI, pasal 1 ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat. Bagaimana rakyat dibilang berdaulat hari ini, orang ada intimidasi terus,\" ungkapnya seperti dimuat beberapa media di Medan."/>
Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara yang juga menjadi Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo -Sandiaga Uno Provinsi Sumut, Gus Irawan Pasaribu sedang berupaya menciptakan situasi seolah dirinya dan calon presiden yang mereka dukung Prabowo Subianto sebagai pihak yang didzolimi jelang Pemilu 2019. Hal ini disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKP) Jokowi-Maruf Amin Kota Medan, Sastra menanggapi tudingan Gus yang menyebut demokrasi tercederai karena polisi mengintervensi Kepling di Kota Medan untuk memenangkan petahana.
"Dia (Gus Irawan) sedang memainkan 'Playing Victim'," katanya, Senin (11/2/2019).
Sebagai sosok yang pernah bergelut dalam mengurusi organisasi olah raga yakni KONI Sumut, pernyataan Gus ini menurut Sastra sangat memprihatinkan. Karena terkesan tidak mampu menunjukkan sikap sportif dalam urusan pertarungan Pemilu 2019.
"Pak Gus dekat dengan para atlit yang berjiwa sportif. Kami ajak berjiwa sportiflah dalam menggalang dukungan untuk calon presiden masing - masing," ujarnya.
Saat ini menurut Sastra, pihaknya sangat memuji TNI dan Polri yang terus menjaga netralitas dalam Pemilu dan Pilpres serta menjaga suasana keamanan yang kondusif mendekati pesta demokrasi 17 April 2019. Berbagai kinerja TNI dan Polri dalam menciptakan situasi kondusif, mencegah informasi bohong alias hoax yang dapat memecah persatuan menurutnya menjadi hal yang patut diacungi jempol. Karenanya tudingan Gus Irawan tersebut akan sangat melukai hati TNI-Polri.
"Bagaimana pula orang-orang yang sudah bekerja baik menjalankan tugas sesuai fungsi mereka malah dituding macam-macam, ini sangat memprihatinkan," pungkasnya.
"Biarkan rakyat memilih. Jangan benturkan rakyat dengan pemerintah (kepala lingkungan) dan jangan benturkan rakyat dengan aparat penegak hukum," tambahnya.
Diketahui dalam pernyataannya di depan calon legislatif Partai Bulan Bintang Pro Prabowo-Sandiaga Uno, kemarin, Gus Irawan mengatakan Kepling di Kota Medan diintervensi dan diancam-ancam oleh aparat kepolisian agar mendukung calon petahana, meski tidak menjelaskan siapa calon petahana yang dimaksud.
Ketua Komisi Energi DPR yang juga politikus Partai Gerindra itu mengatakan itu usai acara deklarasi calon anggota legislatif Partai Bulan Bintang se - Sumut pendukung Prabowo - Sandiaga Uno, di Medan.
Gus juga mengatakan, intervensi dilakukan secara seragam, bahkan sudah sampai kepada tingkat mengancam. Sikap seperti itu diakuinya telah mencederai prinsip dasar demokrasi
"Prinsip dasar demokrasi, yakni kebebasan. Loh di mana demokrasinya. Apalagi yang namanya aparat harus netral, jadi memang sekarang kalau kata UUD 1945 yang menjadi konstitusi negara kita, di pasal 1, ayat 1 sudah dilanggar, bentuk negara NKRI, pasal 1 ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat. Bagaimana rakyat dibilang berdaulat hari ini, orang ada intimidasi terus," ungkapnya seperti dimuat beberapa media di Medan.
Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara yang juga menjadi Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo -Sandiaga Uno Provinsi Sumut, Gus Irawan Pasaribu sedang berupaya menciptakan situasi seolah dirinya dan calon presiden yang mereka dukung Prabowo Subianto sebagai pihak yang didzolimi jelang Pemilu 2019. Hal ini disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKP) Jokowi-Maruf Amin Kota Medan, Sastra menanggapi tudingan Gus yang menyebut demokrasi tercederai karena polisi mengintervensi Kepling di Kota Medan untuk memenangkan petahana.
"Dia (Gus Irawan) sedang memainkan 'Playing Victim'," katanya, Senin (11/2/2019).
Sebagai sosok yang pernah bergelut dalam mengurusi organisasi olah raga yakni KONI Sumut, pernyataan Gus ini menurut Sastra sangat memprihatinkan. Karena terkesan tidak mampu menunjukkan sikap sportif dalam urusan pertarungan Pemilu 2019.
"Pak Gus dekat dengan para atlit yang berjiwa sportif. Kami ajak berjiwa sportiflah dalam menggalang dukungan untuk calon presiden masing - masing," ujarnya.
Saat ini menurut Sastra, pihaknya sangat memuji TNI dan Polri yang terus menjaga netralitas dalam Pemilu dan Pilpres serta menjaga suasana keamanan yang kondusif mendekati pesta demokrasi 17 April 2019. Berbagai kinerja TNI dan Polri dalam menciptakan situasi kondusif, mencegah informasi bohong alias hoax yang dapat memecah persatuan menurutnya menjadi hal yang patut diacungi jempol. Karenanya tudingan Gus Irawan tersebut akan sangat melukai hati TNI-Polri.
"Bagaimana pula orang-orang yang sudah bekerja baik menjalankan tugas sesuai fungsi mereka malah dituding macam-macam, ini sangat memprihatinkan," pungkasnya.
"Biarkan rakyat memilih. Jangan benturkan rakyat dengan pemerintah (kepala lingkungan) dan jangan benturkan rakyat dengan aparat penegak hukum," tambahnya.
Diketahui dalam pernyataannya di depan calon legislatif Partai Bulan Bintang Pro Prabowo-Sandiaga Uno, kemarin, Gus Irawan mengatakan Kepling di Kota Medan diintervensi dan diancam-ancam oleh aparat kepolisian agar mendukung calon petahana, meski tidak menjelaskan siapa calon petahana yang dimaksud.
Ketua Komisi Energi DPR yang juga politikus Partai Gerindra itu mengatakan itu usai acara deklarasi calon anggota legislatif Partai Bulan Bintang se - Sumut pendukung Prabowo - Sandiaga Uno, di Medan.
Gus juga mengatakan, intervensi dilakukan secara seragam, bahkan sudah sampai kepada tingkat mengancam. Sikap seperti itu diakuinya telah mencederai prinsip dasar demokrasi
"Prinsip dasar demokrasi, yakni kebebasan. Loh di mana demokrasinya. Apalagi yang namanya aparat harus netral, jadi memang sekarang kalau kata UUD 1945 yang menjadi konstitusi negara kita, di pasal 1, ayat 1 sudah dilanggar, bentuk negara NKRI, pasal 1 ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat. Bagaimana rakyat dibilang berdaulat hari ini, orang ada intimidasi terus," ungkapnya seperti dimuat beberapa media di Medan.