Persoalan transparansi dan integritas para pihak yang terlibat dalam seleksi menjadi penyebab minimnya peminat seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masa jabatan 2022-2027.
Hal ini dikemukakan oleh para peserra Sosialisasi Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masa jabatan 2022-2027 di Hotel Emerald Garden, Medan, Rabu (10/11/2021).
"Ketika tim seleksi tidak bisa menjamin transparansi nilai sebagai tolak ukur para peserta untuk terpilih, maka selama itu pulak orang yang berintegritas tinggi tidak akan ikut serta dalam seleksi ini," kata salah seorang peserta sosialisasi dari kalangan jurnalis, Jonris Purba.
Hal yang sama disampaikan oleh kalangan aktivis Eko Marhaenis. Menurutnya, dalam berbagai seleksi komisi di Indonesia, campur tangan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan langsung terhadap pemilu kerap muncul. Hal ini memunculkan stigma bahwa seleksi yang dilakukan hanya formalitas saja, sebab orang-orang yang akan menduduki jabatan tersebut sudah ditentukan sejak awal.
"Kita tidak bisa menutup mata terhadap fenomena ini. Bahwa orang-orangnya sudah ada sebelum seleksi dimulai, itu yang selama ini sering terjadi sehingga belakangan ini minat untuk mengikuti seleksi KPU dan Bawaslu ini semakin berkurang," ujarnya.
Sementara itu peserta lain, Sinaga meminta agar seleksi calon KPU dan Bawaslu dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Pemenang seleksi harus sepenuhnya dilakukan berdasarkan kemampuan para peserta seleksi. Dalam hal ini, tim seleksi harus mampu menunjukkan langsung perolehan nilai masing-masing peserta sesaat setelah ujian berlangsung.
"Dan kalau bisa tes wawancara itu kalau bisa dihapuskan saja. Nggak ada gunanya itu, toh kompetensi seseorang dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam menulis makalah dan persentase mereka. Mohon maaf, wawancara itu menjadi salah satu pintu penilaian subjektif," ungkapnya.
Sosialisasi seleksi calon KPU dan Bawaslu ini dihadiri langsung oleh Plt Direktur Kewaspadaan Nasional Dirjen Polpum Kemendagri, Sri Handoko Taruna. Menurutnya sosialisasi ini dilakukan seiring masih minimnya peserta yang mendaftar untuk mengikuti seleksi tersebut.
"Dari target 600 orang, jumlah pendaftar hingga saat ini masih dibawah angka 200. Kita berharap dengan sosialisasi ini maka minat untuk mendaftar semakin tinggi termasuk dari Sumatera Utara," pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved