Kebutuhan pangan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu diimbangi dengan tata kelola dapur dan rantai pasok yang lebih terukur agar tidak mengganggu ketersediaan maupun stabilitas harga pangan di Sumatera Utara.
Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumut, Alfi Syahriza, mengatakan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi tanpa mengabaikan mutu dan keamanan makanan.
Menurutnya, perencanaan menu, sumber bahan baku dan jadwal distribusi harus diperhitungkan sejak awal. Pengelolaan yang tidak tepat dapat berpengaruh terhadap penggunaan bahan pangan sekaligus konsistensi kualitas makanan yang disalurkan.
“Tata kelola dapur yang baik, mulai dari perencanaan menu, penentuan sumber bahan baku, hingga jadwal distribusi yang baik akan menentukan bagaimana kebutuhan penggunaan bahan baku pangan sekaligus seberapa konsisten standar keamanan dan kualitas gizi bisa dipertahankan di setiap titik penyaluran,” kata Alfi dalam kegiatan Peningkatan Tata Kelola SPPG untuk Jaminan Mutu MBG dan Stabilitas Harga Pangan Sumut 2026 di Asrama Haji Medan, Jumat, 18 September 2026.
Alfi juga menyoroti rantai pasok MBG yang dinilai dapat melibatkan produksi pangan dari daerah. Petani, peternak, nelayan dan pelaku UMKM pangan lokal dapat menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan bahan baku program tersebut.
Namun, peningkatan permintaan harus diikuti dengan ketersediaan pasokan. Jika tidak dikelola dengan baik, kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar berpotensi memberi tekanan terhadap harga.
Dari sisi keamanan pangan, Alfi mengatakan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tidak cukup hanya dipenuhi sebagai dokumen administrasi. Standar kebersihan perlu diterapkan dalam seluruh proses, mulai dari pemilihan dan penyimpanan bahan, pengolahan, kebersihan peralatan hingga distribusi makanan.
“Kualitas harus dijaga sejak awal proses, bukan hanya diperiksa ketika makanan sudah siap disajikan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Iman Gunadi mengatakan besarnya kebutuhan pangan untuk MBG perlu diantisipasi agar peningkatan permintaan tidak menimbulkan persoalan pada pasokan dan harga.
“Besarnya kebutuhan pangan dalam pelaksanaan program ini dapat menjadi penggerak ekonomi yang menghubungkan kebutuhan konsumsi dengan potensi produksi lokal. Namun, peningkatan permintaan tersebut perlu dikelola secara cermat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keseimbangan pasokan dan harga pangan,” kata Iman.
Menurut Iman, diversifikasi menu dan pemanfaatan pangan lokal dapat menjadi bagian dari upaya menyesuaikan kebutuhan MBG dengan kapasitas produksi pangan di daerah.
Penguatan tata kelola SPPG dan rantai pasok, kata dia, diperlukan agar kebutuhan bahan pangan untuk program MBG dapat dipenuhi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan ketahanan pangan dan stabilitas harga di Sumut. 