Tolak Politik Dinasti, Warga Simalungun Demo Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut

Puluhan warga Simalungun yang menamakan diri Gerakan Peduli Simalungun (GPS) berunjuk rasa ke Kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Jumat (19/6). Mereka mendesak agar PDI Perjuangan tidak mengusung sosok-sosok yang menurut mereka terindikasi akan membangun dinasti politik di Kabupaten Simalungun. Koordinator aksi GPS Andry CH Saragih, mengatakan sejak 10 tahun kepemimpinan JR Saragih di Simalungun, rakyat tidak semakin sejahtera. Justru, kata dia, JR dan kroninya yang semakin sejahtera. "Sebelum jadi bupati dia tidak membawa apapa. Tapi sekarang sudah punya helikopter, punya universitas, punya hotel, stasiun TV dan radio," kata dia. Selama kepemimpinan JR pun kata dia, begitu banyak dugaan korupsi yang sempat muncul ke permukaan namun tidak ditindak. Buruknya pemerintahan JR kata dia, juga tercermin dari predikat disclaimer tiga tahun berturut-turut dari BPK RI. "Simalungun kan mau pesta demokrasi. Artinya JR Saragih, akan mendukung abangnya, Anton Saragih untuk menjadi Bupati Simalungun. Kita tahu JR tidak punya prestasi apa-apa di Simalungun. Kami khawatir, pola-pola lama yg kami duga dosa JR akan berpotensi terjadi di Anton," sebutnya. Dalam memuluskan pencalonannya menuju Bupati Simalungun, Anton diketahui telah mendaftar ke sejumlah partai salah satunya PDIP. "Anton sudah mendaftar ke PDIP. Kita tahu PDIP pemenang pemilu, PDIP partai wong cilik. Besar keinginan kami PDIP, dengan Ketum Ibu Megawati Soekarnoputri bisa menyerap aspirasi ini. Sebetulnya kami ingin ke Jakarta bertemu beliau, tapi karena situasi pandemi ini tidak memungkinkan," tandasnya. Setelah berorasi beberapa saat, perwakilan pengunjukrasa kemudian diterima oleh Wakil Ketua DPD PDIP Sumut David Ginting di dalam Kantor DPD. David usai menerima massa kepada wartawan mengatakan bahwa aspirasi pengunjukrasa mereka terima. "Tapi kalau soal pencalonan kan ada mekanisme tersendiri yakni di DPP. Kami tunduk dan patuh apa keputusan DPP," pungkasnya.[R]

Puluhan warga Simalungun yang menamakan diri Gerakan Peduli Simalungun (GPS) berunjuk rasa ke Kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Jumat (19/6). Mereka mendesak agar PDI Perjuangan tidak mengusung sosok-sosok yang menurut mereka terindikasi akan membangun dinasti politik di Kabupaten Simalungun. Koordinator aksi GPS Andry CH Saragih, mengatakan sejak 10 tahun kepemimpinan JR Saragih di Simalungun, rakyat tidak semakin sejahtera. Justru, kata dia, JR dan kroninya yang semakin sejahtera. "Sebelum jadi bupati dia tidak membawa apapa. Tapi sekarang sudah punya helikopter, punya universitas, punya hotel, stasiun TV dan radio," kata dia. Selama kepemimpinan JR pun kata dia, begitu banyak dugaan korupsi yang sempat muncul ke permukaan namun tidak ditindak. Buruknya pemerintahan JR kata dia, juga tercermin dari predikat disclaimer tiga tahun berturut-turut dari BPK RI. "Simalungun kan mau pesta demokrasi. Artinya JR Saragih, akan mendukung abangnya, Anton Saragih untuk menjadi Bupati Simalungun. Kita tahu JR tidak punya prestasi apa-apa di Simalungun. Kami khawatir, pola-pola lama yg kami duga dosa JR akan berpotensi terjadi di Anton," sebutnya. Dalam memuluskan pencalonannya menuju Bupati Simalungun, Anton diketahui telah mendaftar ke sejumlah partai salah satunya PDIP. "Anton sudah mendaftar ke PDIP. Kita tahu PDIP pemenang pemilu, PDIP partai wong cilik. Besar keinginan kami PDIP, dengan Ketum Ibu Megawati Soekarnoputri bisa menyerap aspirasi ini. Sebetulnya kami ingin ke Jakarta bertemu beliau, tapi karena situasi pandemi ini tidak memungkinkan," tandasnya. Setelah berorasi beberapa saat, perwakilan pengunjukrasa kemudian diterima oleh Wakil Ketua DPD PDIP Sumut David Ginting di dalam Kantor DPD. David usai menerima massa kepada wartawan mengatakan bahwa aspirasi pengunjukrasa mereka terima. "Tapi kalau soal pencalonan kan ada mekanisme tersendiri yakni di DPP. Kami tunduk dan patuh apa keputusan DPP," pungkasnya.