Puluhan karyawan PT Sri Timur melakukan aksi damai ke Kantor Desa Sei Tualang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Senin, 16 November 2026. Mereka meminta agar aparat desa lebih pro aktif terhadap warga yang bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.
Koordinator aksi yang juga Danru Kebun PT Sri Timur, Eko Rangkuti mengatakan, permintaan ini mereka sampaikan seiring beredarnya berita yang menyebutkan perusahaan mereka melakukan perampasan lahan warga di desa tersebut oleh pihak yang mengaku sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurut mereka tudingan ini juga harus disikapi oleh aparat desa agar tidak menjadi objek “adu domba” oleh pihak LSM tersebut.
“Kami menduga ini tudingan ini bisa muncul karena ada oknum di Kantor Desa yang berkompromi dengan pihak LSM YP&MPR sehingga mereka merasa mudah untuk menyampaikan tudingan negatif terhadap PT Sri Timur. Padahal datanya tidak jelas,” katanya.
Eko menjelaskan, tudingan perampasan lahan warga yang disampaikan oleh LSM YP&MPR lewat koran terbitan mereka bernama Koran Penyelidik Kejahatan (KPK) merupakan tudingan tanpa dasar.
“Kami berkeyakinan bahwa perusahaan ini memiliki dokumen-dokumen perizinan yang resmi. Tim legal kami dapat membuktikannya, namun kami merasa resah karena tudingan itu membuat mitra-mitra perusahaan menjadi resah. Karena itu, kami meminta agar aparat desa tidak lagi berkompromi dengan pihak LSM yang terus menyebarkan kampanye negatif terhadap PT Sri Timur,” ungkapnya.
Kedatangan puluhan pengunjuk rasa ini diterima langsung oleh Camat Brandan Barat yang juga menjabat Pj Kades Sei Tualang, Fathan. Ia mengaku sangat mengapresiasi kedatangan warga yang juga karyawan PT Sri Timur dalam menyampaikan pendapat lewat aksi damai.
“Kami sangat menyambut baik dan ini tentu menjadi masukan bagi kami untuk memberikan atensi terhadap warga kami yang bekerja di perusahaan ini,” katanya.
Sebagai pimpinan pemerintah di Kecamatan Brandan Barat dan di Desa Sei Tualang, ia mengaku sangat prihatin atas munculnya tudingan-tudingan terhadap perusahaan yang sudah puluhan tahun beroperasi di wilayah mereka dan memberikan lapangan pekerjaan bagi warga. Menurutnya, tudingan-tudingan seperti ini tidak seharusnya muncul tanpa adanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
“Setau saya ini perusahaan sudah memiliki legalitas sebagaimana regulasi yang ada. Perusahaan ini sudah puluhan tahun beroperasi, saya tidak yakin bisa beroperasi sampai selama itu jika memang administrasinya tidak lengkap,” ungkapnya.
Pun begitu, Fathan mengaku akan melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran perangkat desa untuk memastikan agar tidak ada oknum yang terlibat dalam pembentukan opini negatif terhadap perusahaan mereka.
“Kami tentu harus ikut menjaga iklim usaha yang baik di wilayah kami,” pungkasnya.
Selain melakukan aksi ke Kantor Desa Sei Tualang, para karyawan tersebut juga mendatangi Polsek Babalan. Mereka diterima dengan hangat oleh pihak Polsek yang mengajak mereka untuk duduk mendiskusikan persoalan yang mereka hadapi terkait adanya tudingan negatif terhadap perusahaan. Dalam kesempatan tersebut Kanit Intel bersama jajaran petugas piket memberi penjelasan mengenai langkah-langkah dan prosedur yang sebaiknya ditempuh oleh para karyawan jika ingin menempuh jalur hukum. Usai diskusi terseut, para karyawan langsung kembali ke perusahaan mereka.
