Timwas DPR: Pelaksanaan Ibadah Haji 2023 Perlu Dievaluasi

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan banyak permasalahan pada penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah. Karena itu DPR akan meminta Kementerian Agama mengevaluasi, agar pelaksanaan tahun depan tidak seperti saat ini.

"Setelah musim haji ini selesai, kami undang Kementerian Agama untuk evaluasi total atas manajemen haji 2023 yang terkesan banyak kekurangan," kata anggota Timwas Haji DPR, Ace Hasan Syadzily, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/7/2023).

Ace yang memimpin tim kecil pengawasan haji di Mekkah, memberi sejumlah catatan dari penyelenggara haji kali ini, menyusul banyaknya persoalan yang menyebabkan banyak jemaah haji Indonesia mengalami kesulitan di Tanah Suci.

"Pertama, pihak mashariq tidak memenuhi komitmen pada beberapa komponen masyair selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina," kata Ace.

Mashariq merupakan tim pengelola ibadah haji dari Arab Saudi yang jasanya digunakan Pemerintah Indonesia selama proses ibadah haji di Arafah, Mina dan Muzdalifah, selama empat hari.

Sementara itu, masyair merupakan biaya yang dibayarkan kepada mashariq untuk layanan kepada jemaah selama di Arafah, Mina dan Muzdalifah, di mana pada 2023 ini Indonesia membayarkan Rp14,03 juta per jemaah.

Dengan jumlah itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menyayangkan kurangnya pelayanan dari mashariq, termasuk masalah keterlambatan distribusi makanan.

"Banyak jemaah belum mendapat konsumsi saat membutuhkan makanan di tengah suasana capek dan letih. Manajemen distribusi makanan acak-acakan," sesalnya.

Ace juga menyoroti kondisi jemaah saat mabit di Mina, yang merupakan kegiatan bermalam untuk fokus ibadah, memperbanyak zikir, mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah.

Pasalnya, banyak jemaah Indonesia tidak mendapat tenda saat mabit di Mina, sehingga harus beristirahat di luar tenda.

"Ditambah lagi manajemen penempatan jemaah saat kedatangan yang sangat amburadul, acak-acakan. Ditemukan banyak jemaah rebutan tenda," jelasnya.

Ace juga mengkritisi kurangnya jumlah toilet hingga mengakibatkan jemaah harus antre berjam-jam. Ia mengatakan, kondisi itu menyulitkan jemaah haji, khususnya perempuan.

"Kamar mandi di tenda Mina dan Arafah masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jemaah. Antrean panjang jadi pemandangan di toilet," ungkapnya.

Catatan lain, terlantarnya jemaah haji di Muzdalifah, karena keterlambatan transportasi. Menurutnya hal itu bisa diantisipasi bila ada mitigasi yang baik, apalagi persoalan itu sudah menjadi pembahasan saat rapat antara DPR dengan Kemenag.

"Kasus bus yang membawa jemaah dari Muzdalifah itu salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya. Padahal kami sudah ingatkan saat rapat persiapan Armina," tuturnya.

Dengan adanya kendala dalam proses ibadah haji khususnya di Arafah, Mina dan Muzdalifah, Ace mendorong Pemerintah Indonesia meninjau ulang mashariq yang disediakan pemerintah Arab Saudi.

"Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas layanan bermasalah ini, karena pemerintah Arab Saudi yang menawarkan mashariq itu kepada Kementerian Agama," tegas Legislator dari Dapil Jabar II itu.

Ditambahkan Ace, kurangnya perhatian terhadap jemaah Lansia juga patut dievaluasi. Jemaah haji Indonesia tahun ini 30 persennya kelompok Lansia.

Padahal sejak perencanaan pelaksanaan ibadah haji 2023, DPR sudah mewanti-wanti soal penambahan fasilitas bagi Lansia yang kerap kesulitan saat perpindahan tempat ibadah.

"Beberapa fasilitas bagi Lansia yang kami sarankan, seperti kursi roda dan golf car, kami temukan tidak optimal," demikian Ace.