Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Listyo disebut diduga memerintahkan penyadapan, menentukan target, hingga menerima langsung hasil penyadapan tersebut.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut Listyo Sigit diduga memberikan perintah penyadapan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada pejabat yang menangani Monitoring Center Polri.
"Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ungkap Suyudi.
Berdasarkan hasil penyidikan, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AS), Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta Irjen Slamet Uliandi (SU).
Suyudi menjelaskan, masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam menjalankan praktik penyadapan tersebut.
Tersangka SU, yang menjabat Kadiv TIK Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Dia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit.
Laporan tersebut terdiri dari laporan harian dan laporan analisis yang sebelumnya disampaikan Kabagmon.
"SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," kata Suyudi.
Sementara itu, tersangka EH pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.
EH diduga menerima perintah penyadapan terhadap sejumlah target dari SU, yang disebut berasal dari Listyo Sigit. Perintah itu kemudian diteruskan dengan memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.
Adapun tersangka AS menjabat sebagai Plt Kabagmon sejak 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
AS diduga menerima perintah langsung dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa adanya permohonan penyidik.
Tak hanya itu, AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit dan memerintahkan seseorang berinisial TK melakukan pengawasan atau surveillance.
AS bahkan diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara (voice) dan log, serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk berkomunikasi terkait aktivitas tersebut.
Menurut Suyudi, perintah penghapusan data dan pembubaran grup WhatsApp itu memunculkan kecurigaan pelapor.
"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan," kata Suyudi.
Kasus ini kini ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Seluruh peran yang disebutkan merupakan dugaan berdasarkan hasil penyidikan dan belum merupakan putusan pengadilan. 