Terindikasi Banyak Mudharat Dan Mahal, Menteri Tito Akan Kaji Ulang Pilkada Langsung
“Pertanyaan saya adalah apakah sistem politik Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun. Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudharatnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala Daerah kalau nggak punya Rp 30 Miliar mau jadi bupati mana berani dia. Udah mahar politik,” kata Tito usai RDP dengan Komisi II, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
Sebagai Mendagri, Tito meminta agar sistem Pilkada langsung ini dikaji ulang.
“Survei. Laksanakan riset akademik. Riset akademik tentang dampak negatif dan positif pemilihan Pilkada langsung. Kalau dianggap positif, fine. Tapi bagaimana mengurangi dampak negatifnya? Politik biaya tinggi,” ujar Tito.
Sebagai mantan Kapolri, dia mengaku prihatin dengan banyaknya Kepala Daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Lembaga antirasuah. Purnawirawan jenderal bintang empat ini tidak percaya jika kemudian jargon setiap Kepala Daerah pada saat kampanye ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa.
“Bayangin dia mau jadi kepala daerah mau jadi Bupati itu Rp 30 sampai Rp 50 miliar. Gaji Rp 100 juta taruhlah 200 juta kali 12 itu Rp 2,4 miliar kali lima tahun itu hanya Rp 12 miliar, yang keluar Rp 30 miliar rugi nggak? Apa bener saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa trus rugi? Saya ndak percaya,” demikian Tito.[R]
“Pertanyaan saya adalah apakah sistem politik Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun. Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudharatnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala Daerah kalau nggak punya Rp 30 Miliar mau jadi bupati mana berani dia. Udah mahar politik,” kata Tito usai RDP dengan Komisi II, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
Sebagai Mendagri, Tito meminta agar sistem Pilkada langsung ini dikaji ulang.
“Survei. Laksanakan riset akademik. Riset akademik tentang dampak negatif dan positif pemilihan Pilkada langsung. Kalau dianggap positif, fine. Tapi bagaimana mengurangi dampak negatifnya? Politik biaya tinggi,” ujar Tito.
Sebagai mantan Kapolri, dia mengaku prihatin dengan banyaknya Kepala Daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Lembaga antirasuah. Purnawirawan jenderal bintang empat ini tidak percaya jika kemudian jargon setiap Kepala Daerah pada saat kampanye ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa.
“Bayangin dia mau jadi kepala daerah mau jadi Bupati itu Rp 30 sampai Rp 50 miliar. Gaji Rp 100 juta taruhlah 200 juta kali 12 itu Rp 2,4 miliar kali lima tahun itu hanya Rp 12 miliar, yang keluar Rp 30 miliar rugi nggak? Apa bener saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa trus rugi? Saya ndak percaya,” demikian Tito.
BERITA BERIKUTNYA
Kisah Santri Penuhi Pangan Dengan Berjualan Kerupuk Lele
Van Joened
Berita Populer
