Tentara Juga Rakyat Yang Harus Merasakan Dampak Pembangunan Infrastruktur

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki tugas pokok menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus ikut merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur yang dikebut oleh pemerintahan Jokowi. Hal ini penting untuk menunjang agar mereka mampu menjadi tentara yang profesional dan sejahtera.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari dalam diskusi Front Page Obrolan Bareng Bang Ruslan "Profesionalisme dan Kesejahteraan TNI" yang digelar oleh Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/10).

"Mereka itu juga adalah rakyat Indonesia. Semangat pembangunan infrastruktur yang digaungkan pemerintah itu kan untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

Politisi PKS ini mengatakan, TNI merupakan instansi yang secara total sudah mampu mewujudkan cita-cita reformasi yang digaungkan pada tahun 98. Semangat awal untuk mengembalikan mereka ke barak sudah dapat dikatakan terwujud secara penuh.

"Akan tetapi untuk menunjang harapan agar mereka menjadi prajurit yang profesional itu masih belum bisa. Karena dukungan agar mereka menjadi TNI yang profesional belum dapat dipenuhi," ungkapnya.

Dibeberkannya, hingga saat ini kebutuhan penganggaran untuk TNI masih belum terpenuhi 100 persen. Untuk tahun 2019 lalu misalnya, dari kebutuhan pertahanan keamanan sebesar Rp 250 triliun, yang terpenuhi hanya Rp 121 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Padahal kalaupun terpenuhi sesuai kebutuhan mereka, itu masih 0,9 dari PDB. Sangat jauh kalau kita bandingkan dengan anggaran pertahanan di negara lain, sebut saja misalnya Singapura yang total anggarannya 3 persen dari PDB, Malaysia yang totalnya 2,9 persen dari PDB," ungkapnya.

Komisi I DPR RI menurut Abdul Kharis terus mendorong agar kebijakan pemerintah dalam mengejar pembangunan infrastruktur tetap tidak melupakan kesejahteraan dari prajurit TNI itu sendiri. 

"Salah satu yang mudah kita ukur soal kesejahteraan itu adalah rumah. Jadi harus ada skema dan kebijakan yang mendorong agar prajurit TNI memiliki rumah setelah mereka pensiun," pungkasnya.