Target Pajak Rp1,8 Triliun, Sumut Masih Kekurangan Rp600 Miliar

•PEMERINTAHAN
externalexternalexternalexternal
Target Pajak Rp1,8 Triliun, Sumut Masih Kekurangan Rp600 Miliar
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan I Bapenda Sumut, Yudhi Armand/ist

Article Header Image Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) masih mengejar target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1,8 triliun. Hingga November 2026, realisasi penerimaan baru mencapai Rp1,2 triliun atau masih terpaut sekitar Rp600 miliar dari target.

Untuk mendongkrak penerimaan tersebut, Pemprov Sumut memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan dengan skema pembayaran tunggakan dua tahun ditambah pajak tahun berjalan, sementara denda dihapuskan. Program ini berlangsung hingga 30 November 2026.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Yudhi Armand, mengatakan skema pemutihan tahun ini berbeda dari pelaksanaan sebelumnya. Wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut tetap harus membayar pokok pajak untuk 2024, 2025, dan 2026.

“Pemutihan pajak tahun 2026 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kami menerapkan skema dengan dua tahun tunggakan dan satu tahun berjalan disertai penghapusan denda,” ujar Yudhi dalam konferensi pers di Lobi Dekranasda Sumatera Utara, Jumat, 20 November 2026.

Menurutnya, pembatasan program selama satu bulan dilakukan agar penghapusan denda tidak terlalu membebani potensi penerimaan daerah. Kebijakan tersebut juga didasarkan pada kajian terhadap kondisi ekonomi dan tingkat kepatuhan masyarakat.

“Jadi kenapa ini berbeda dari tahun sebelumnya, tidak ada aturan sebenarnya. Maksudnya kita hanya melakukan kajian supaya di tahun 2026 ini tidak terlalu banyak loss-nya," ujarnya.

Di sisi lain, Bapenda Sumut menggelar operasi gabungan bersama kepolisian dan Jasa Raharja di 33 kabupaten/kota. Operasi tersebut berjalan bersamaan dengan program pemutihan dan diklaim mengedepankan pendekatan humanis.

“Kami juga menggelar operasi gabungan bekerjasama dengan Satlantas dan Jasa Raharja secara serentak di 33 kabupaten/kota dan sifatnya humanis,” kata Yudhi.

Upaya peningkatan kepatuhan juga menyasar kendaraan milik aparatur sipil negara (ASN). Bapenda saat ini mendata kendaraan yang dimiliki ASN di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut untuk memastikan kewajiban pajaknya dipenuhi.

Pendataan tersebut rencananya diperluas ke badan usaha milik daerah (BUMD), instansi vertikal, hingga pemerintah kabupaten/kota.

“Kami masih mendata ASN di seluruh OPD di bawah naungan provinsi. Setelahnya akan berkembang ke seluruh BUMD dan instansi vertikal di jajaran provinsi Sumut baru kemudian kita teruskan ke kabupaten/kota. Saat ini masih kita sasar ASN di bawah provinsi Sumut sebagai pilot project,” ujarnya.

Namun, kebijakan pemutihan juga menyimpan persoalan tersendiri. Penghapusan denda secara berkala berpotensi membentuk kebiasaan masyarakat menunda pembayaran pajak karena berharap program serupa kembali digelar.

Yudhi mengakui kekhawatiran tersebut menjadi bahan evaluasi Bapenda Sumut. Pihaknya masih mengkaji kebijakan ke depan agar program keringanan tidak justru melemahkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu. Article Image

Editor : Abdul Manaf


Berita Terkait