Tak Hadiri Undangan RDP, DPRD Medan Ultimatum PT Vigo Lestari Indonusa

Komisi II DPRD Kota Medan memberikan peringatan kepada PT Vigo Lestari Indonusa yang terkesan menyepelekan panggilan mereka berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan.

Peringatan ini diungkapkan Wakil Komisi II DPRD Medan, Surianto di gedung DPRD Kota Medan, Jalan Maulana Lubis, Senin (30/1/2023).

"Komisi II DPRD Kota Medan akan menjadwalkan lagi rapat dengar pendapat (RDP) terkait status pekerja yang hingga saat ini tidak jelas. Penjadwalan ulang ini dilakukan karena dalam RDP pada Rabu (30/1/2023), pihak perusahaan tidak hadir tanpa alasan. Bagaimana kita menyelesaikannya kalau perusahaan tidak hadir,” kata Surianto.

Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi II DPRD Medan  Modesta Marpaung. Menurutnya, sikap perusahaan yang mengabaikan panggilan mereka menjadi bentuk tidak adanya itikad baik perusahaan tersebut dalam menyelesaikan masalah.

"Masalah ini sejatinya sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, karena berbulan-bulan tak ada titik temu, akhirnya karyawan ini mengadu ke DPRD. Anehnya lagi, perusahaan menahan ijazah dan tidak memberi gaji karyawan selama 10 bulan. Sementara status karyawan juga  tidak jelas. Kemana hati pengusaha ini", ujar Modesta.

Sementara itu, Kadisnaker Kota Medan L.C Simbolon mengatakan akan melakukan monitoring terkait ijazah dan melakukan penyelesaian perselisihan pekerja di kantor. 

"Sebelumnya, perselisihan antara pekerja dengan pengusaha sudah kami buat dengan  penyelesaian bersama. Namun, untuk tiga pekerja ini, akan kami upayakan agar segera diselesaikan secepatnya", ujarnya.

Sebelumnya,  Thompson A.H selaku tim advokasi karyawan menyampaikan, karyawan sudah 10 bulan dirumahkan.  Tetapi, hingga kini belum mendapatkan gaji. Padahal, gaji karyawan waktu masih bekerj dipotong sebesar Rp. 550 ribu dengan alasan masih masa pandemi. Tiga orang karyawan itu tidak dipecat. Tapi tidak juga dipekerjakan, kata Thompson.

"Dan diduga ada intimidasi kepada karyawan yang dilakukan perusahaan yang dibacking oleh oknum aparat. Kami meminta agar Disnaker Kota Medan agar lebih tanggap dalam menyikapi persoalan ini", paparnya.