Tim Hukum Prabowo-Gibran: Tak Ada Sejarah Pilpres Diulang
Dalam sejarah pemilu di Indonesia, tidak ada aturan soal pilpres dapat diulang secara menyeluruh.
Putri Veronika | Kamis, 28 Maret 2024 | SelengkapnyaDalam sejarah pemilu di Indonesia, tidak ada aturan soal pilpres dapat diulang secara menyeluruh.
Putri Veronika | Kamis, 28 Maret 2024 | SelengkapnyaGugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dinilai tidak mencerminkan fakta-fakta.
Abdul Kholik Munthe | Rabu, 27 Maret 2024 | SelengkapnyaPendaftaran sebagai Pihak Terkait dalam perkara sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, resmi didaftarkan Tim Hukum pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut…
Putri Veronika | Selasa, 26 Maret 2024 | SelengkapnyaTim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi telah mendaftarkan gugatan hasil pilpres tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Abdul Kholik Munthe | Senin, 25 Maret 2024 | SelengkapnyaParpol pendukung Prabowo-Gibran tak merasa khawatir dengan renacana kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud yang bakal menghadirkan Kapolda untuk membuktikan dugaan kecurangan Pemilu…
Devi Rangkuti | Jumat, 15 Maret 2024 | SelengkapnyaPresiden dan Wakil Presiden RI diperbolehkan untuk berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu). Merujuk UU Pemilu, tidak ada larangan Presiden dan Wakil Presiden untuk berkampanye, baik Pilpres maupun Pileg.
Putri Veronika | Kamis, 25 Januari 2024 | SelengkapnyaFoto pertemuan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak bisa jadi bukti dalam kasus dugaan pemerasan.
Abdul Kholik Munthe | Senin, 15 Januari 2024 | SelengkapnyaPakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menghadiri panggilan sebagai saksi a de charge atau meringankan mantan Ketua Komisi Penberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan…
Abdul Kholik Munthe | Senin, 15 Januari 2024 | SelengkapnyaPetisi 100 yang dibentuk oleh sejumlah tokoh untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, ditanggapi pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.
Abdul Kholik Munthe | Senin, 15 Januari 2024 | SelengkapnyaBadan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat tidak berwenang menilai ada atau tidaknya unsur pelanggaran terhadap aturan di luar penyelenggaraan pemilu.
Abdul Kholik Munthe | Jumat, 5 Januari 2024 | SelengkapnyaIsu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden melanggar kode etik hukum, diluruskan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.
Devi Rangkuti | Sabtu, 30 Desember 2023 | SelengkapnyaPakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra mengaku bersedia menjadi saksi meringankan untuk Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Firli Bahuri dalam proses penyidikan di…
Abdul Kholik Munthe | Jumat, 29 Desember 2023 | SelengkapnyaPakar hukum tata negara, Prof Yusril Ihza Mahendra, menyarankan Firli Bahuri kembali mengajukan praperadilan, karena yang sebelumnya belum masuk pokok perkara.
Abdul Kholik Munthe | Rabu, 27 Desember 2023 | SelengkapnyaKetua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak ada pelanggaran etik apapun yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memproses pencalonan Gibran sebagai…
Abdul Kholik Munthe | Minggu, 24 Desember 2023 | SelengkapnyaKetua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak ada pelanggaran etik apapun yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memproses pencalonan Gibran sebagai…
Jonris Purba | Minggu, 24 Desember 2023 | Selengkapnya© Copyright 2024, All Rights Reserved