Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) menjadi satu-satunya fraksi DPR RI yang menolak pengesahan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada Rapat Paripurna, Kamis kemarin (28/3). Salah satu alasannya, pembahasan…
Putri Veronika | Jumat, 29 Maret 2024 | Selengkapnya
Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-undang (UU).
Abdul Kholik Munthe | Kamis, 28 Maret 2024 | Selengkapnya
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang telah disahkan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU DKJ.
Devi Rangkuti | Selasa, 19 Maret 2024 | Selengkapnya
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah akhirnya rampung membahas Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan bersepakat membawanya ke Tingkat II atau Rapat Paripurna.
Devi Rangkuti | Selasa, 19 Maret 2024 | Selengkapnya
Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang dihadiri Badan Legislasi DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah resmi menyepakati Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih…
Abdul Kholik Munthe | Selasa, 19 Maret 2024 | Selengkapnya
Keberadaan Dewan Aglomerasi dalam Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) jangan sampai berbenturan dengan tugas dan fungsi (Tupoksi) kepala daerah.
Abdul Kholik Munthe | Minggu, 17 Maret 2024 | Selengkapnya
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan agar orang asli Jakarta dari suku Betawi bisa menjadi syarat wajib kepala daerah dalam RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Abdul Kholik Munthe | Sabtu, 16 Maret 2024 | Selengkapnya
Usai Jakarta melepas status Ibukota Negara, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengusulkan agar masyarakat juga bisa menyalurkan haknya untuk memilih Walikota secara langsung melalui Pemilihan Kepala…
Putri Veronika | Jumat, 15 Maret 2024 | Selengkapnya
Definisi dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), diusulkan agar tidak disamakan dengan tingkat administrasi kabupaten atau kota biasa.
Putri Veronika | Kamis, 14 Maret 2024 | Selengkapnya
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penjelasan mengenai prosedur Pemilihan Gubernur melalui Pilgub dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Abdul Kholik Munthe | Kamis, 14 Maret 2024 | Selengkapnya
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah tegas isu Gubernur Jakarta tidak dipilih rakyat bila UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan.
Abdul Kholik Munthe | Rabu, 13 Maret 2024 | Selengkapnya
Di tengah penghitungan suara Pemilu 2024 yang masih berlangsung, Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan, dikabarkan bakal maju dalam Pilkada Jakarta.
Putri Veronika | Jumat, 8 Maret 2024 | Selengkapnya
Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Terutama, soal pasal 10 ayat 2 dalam RUU DKJ.
Putri Veronika | Rabu, 13 Desember 2023 | Selengkapnya
Polemik Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang memuat ketentuan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta dipilih dan ditunjuk langsung oleh presiden mulai menemukan arahnya di Parlemen.
Putri Veronika | Minggu, 10 Desember 2023 | Selengkapnya
Badan Musyawarah (Bamus) Betawi secara tegas menolak usulan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ditunjuk Presiden atas rekomendasi DPRD. Usulan itu sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang Daerah…
Devi Rangkuti | Sabtu, 9 Desember 2023 | Selengkapnya
