#Komisi II DPR

business

Komisi II DPR Evaluasi Pemilu 2024 Bareng KPU, DKPP hingga Mendagri

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, Komisi II DPR menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama lembaga-lembaga penyelenggara pemilu juga pemerintah.

  Putri Veronika   |      Senin, 25 Maret 2024 | Selengkapnya
business

Komisi II DPR Sambut Baik Rencana Aturan Cuti Suami saat Istri Melahirkan

Komisi II DPR mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur soal cuti bagi pria yang istrinya melahirkan.

  Abdul Kholik Munthe   |      Senin, 18 Maret 2024 | Selengkapnya
business

Komisi II DPR Amini Permintaan KPU Tunda Rapat Evaluasi Pemilu 2024

Rapat evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 dipastikan batal diselenggarakan pekan ini. Penyebabnya, Komisi II DPR RI mendapat surat permintaan penundaan dari Komisi Pemilihan Umum…

  Putri Veronika   |      Kamis, 14 Maret 2024 | Selengkapnya
business

Indonesia Punya Dua Ibukota, Begini Kata Ketua Komisi II

Republik Indonesia kini memiliki dua ibukota, menyusul keluarnya RUU Daerah Khusus Jakarta yang merupakan RUU inisiatif DPR.

  Abdul Kholik Munthe   |      Senin, 11 Maret 2024 | Selengkapnya
business

MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Doli Kurnia: Semangatnya Sama dengan Komisi II DPR

Komisi II DPR RI memiliki semangat yang sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen suara sah nasional, sebagaimana diatur…

  Abdul Kholik Munthe   |      Minggu, 3 Maret 2024 | Selengkapnya
business

Kawal Revisi UU IKN, Arsul Sani Digeser ke Komisi II DPR

Perubahan tugas dilakukan fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI. Arsul Sani yang sebelumnya bertugas di Komisi III kini digeser ke Komisi II.

  Putri Veronika   |      Senin, 21 Agustus 2023 | Selengkapnya
business

Komisi II: Pemerintah Jangan Berikan Harapan Palsu pada Guru Honorer

Komisi II berharap pemerintah tidak memberikan harapan palsu kepada 2,3 juta guru non ASN atau honorer yang dijanjikan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

  Abdul Kholik Munthe   |      Rabu, 2 Agustus 2023 | Selengkapnya