Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklarifikasi pencabutan 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak produktif.
Abdul Kholik Munthe | Senin, 1 April 2024 | Selengkapnya
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjawab tudingan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pencabutan dan pengaktifan kembali izin usaha pertambangan (IUP),…
Abdul Kholik Munthe | Senin, 1 April 2024 | Selengkapnya
Menteri Investasi/BKPM RI, Bahlil Lahadalia perlu segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait polemik pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Topan Bilardo Marpaung | Sabtu, 23 Maret 2024 | Selengkapnya
Panitia khusus (pansus) dugaan penyalahgunaan wewenang pencabutan dan pengaktifan izin usaha pertambangan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia harus segera direalisasikan.
Putri Veronika | Kamis, 14 Maret 2024 | Selengkapnya
Dugaan pungutan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang dituduhkan kepada Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia dinilai belum semuanya dibuka kepada publik.
Putri Veronika | Jumat, 8 Maret 2024 | Selengkapnya
Polemik pengurusan izin usahapertambangan (IUP) terdapat biaya atau fee besar turut menyeret Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Abdul Kholik Munthe | Kamis, 7 Maret 2024 | Selengkapnya
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pencabutan dan pengaktifan kembali izin usaha pertambangan…
Putri Veronika | Rabu, 6 Maret 2024 | Selengkapnya
Mirip skandal "Papa Minta Saham", dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia, terkait pencabutan dan pengaktifan kembali izin usaha pertambangan (IUP) serta hak guna…
Putri Veronika | Rabu, 6 Maret 2024 | Selengkapnya
