Survei Elektabilitas Caleg Bentuk Penggiringan Opini Menyesatkan

Hasil survei lembaga Charta Politika tentang calon anggota legislatif, yang dirilis Senin (11/2) lalu, dicurigai sebagai pesanan.

"Saya menduga survei dilakukan berdasarkan pesanan, dan untuk menaikan elektabilitas caleg tertentu dan menjatuhkan lawan-lawannya," kata Ketua Umum Koalisi Pengawas Pemilu Bersih (KPPB), Iman Zuliansyah seperti dimuat RMOL Jakarta.

Lain halnya jika lembaga itu melakukan survei terhadap elektabilitas partai yang jangkauannya adalah nasional.

"Kalau itu sah-sah saja, karena tidak ada tolok ukurnya. Tetapi kalau caleg ruang lingkupnya hanya regional, tentu ini merugikan," katanya.

Namun demikian lanjut Iman, jika berbicara elektabilitas caleg maka harus diklarifikasi validasi datanya.

Ia menengarai lembaga survei bisa saja diarahkan agar mereka mengambil sampling dari wilayah di mana caleg tertentu punya kekuatan dukungan (basis massa).

"Parahnya, hasil survei ini dipakai untuk menyudutkan calon tertentu sebagai penggiringan opini ke masyarakat. Ini semata-mata untuk menguatkan pendapat kalau hasil survei dan mengajak masyarakat untuk memilih calon yang dianggap mendapatkan suara terbanyak dalam survei," kritiknya.

Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak cepat percaya dengan hasil survei caleg yang sudah dirilis itu.

"Hasil survei setiap caleg ada di partai masing-masing dan KPU. Nah, kalau masyarakat mau percaya survei, tanyalah ke partai yang bersangkutan. Ini untuk menghindari penggiringan opini yang menguntungkan caleg tertentu, namun merugikan yang lain," katanya.

Hasil survei lembaga Charta Politika tentang calon anggota legislatif, yang dirilis Senin (11/2) lalu, dicurigai sebagai pesanan.

"Saya menduga survei dilakukan berdasarkan pesanan, dan untuk menaikan elektabilitas caleg tertentu dan menjatuhkan lawan-lawannya," kata Ketua Umum Koalisi Pengawas Pemilu Bersih (KPPB), Iman Zuliansyah seperti dimuat RMOL Jakarta.

Lain halnya jika lembaga itu melakukan survei terhadap elektabilitas partai yang jangkauannya adalah nasional.

"Kalau itu sah-sah saja, karena tidak ada tolok ukurnya. Tetapi kalau caleg ruang lingkupnya hanya regional, tentu ini merugikan," katanya.

Namun demikian lanjut Iman, jika berbicara elektabilitas caleg maka harus diklarifikasi validasi datanya.

Ia menengarai lembaga survei bisa saja diarahkan agar mereka mengambil sampling dari wilayah di mana caleg tertentu punya kekuatan dukungan (basis massa).

"Parahnya, hasil survei ini dipakai untuk menyudutkan calon tertentu sebagai penggiringan opini ke masyarakat. Ini semata-mata untuk menguatkan pendapat kalau hasil survei dan mengajak masyarakat untuk memilih calon yang dianggap mendapatkan suara terbanyak dalam survei," kritiknya.

Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak cepat percaya dengan hasil survei caleg yang sudah dirilis itu.

"Hasil survei setiap caleg ada di partai masing-masing dan KPU. Nah, kalau masyarakat mau percaya survei, tanyalah ke partai yang bersangkutan. Ini untuk menghindari penggiringan opini yang menguntungkan caleg tertentu, namun merugikan yang lain," katanya.