Surati Edy Rahmayadi, KI Pusat: Mohon Agar Irman Diberi Teguran

Ketua KI Pusat Gede Narayana/Net
Ketua KI Pusat Gede Narayana/Net

Pengumuman mengenai tahapan pendaftaran seleksi calon Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara yang dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Sumatera Utara, Irman Oemar mendapat reaksi keras dari Komisi Informasi Pusat.


Mereka menilai pengumuman tersebut sangat menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atas hal ini juga Komisi Informasi Pusat langsung menyurati Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi agar memperhatikan kecacatan hukum yang dilakukan oleh bawahannya tersebut.

Dalam surat tertanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Nara Yana, KI Pusat menyatakan pengumuman yang dilakukan oleh Irman merupakan hal yang tidak sah. 

"Pengumuman penerimaan calon anggota komisi informasi Sumatera Utara oleh pihak yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Calon anggota KI Sumatera Utara tertanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Irman dengan cap Dinas Kominfo Pemprov Sumut tidak sah, dilaksanakan oleh orang yang tidak berwenang dan tidak berdasar hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," demikian ditegaskan pada salah satu poin dalam surat tersebut.

KI Pusat menjelaskan, bahwa pelaksanaan seleksi calon anggota KI Provinsi Sumatera Utara harus berpedoman pada Peraturan KI nomor 4 tahun 2016 dimana seleksi dijalankan oleh Tim yang disebut dengan nama Tim Seleksi Calon Anggota KI Sumatera UTara yang terdiri dari unsur KI Pusat (1 orang), Perguruan tinggi (2 orang), Tokoh masyarakat (1 orang) dan mewakili Pemprov Sumut (1 orang).

KI Pusat sendiri dalam hal ini telah menunjuk Hendra (wakil ketua KI Pusat) sebagai perwakilan mereka dalam tim tersebut seiring masuknya surat dari Gubernur Sumut no 480/1495 mengenai permohonan menjadi tim seleksi.

"Akan tetapi hingga saat ini saudara Hendra dalam kapasitas sebagai perwakilan KI Pusat dalam Tim Seleksi belum pernah diberitahu dan menerima salinan SK Gubernur terkait pengesahan Tim Seleksi," sebutnya.

Sementara Tim Seleksi selaku pelaksana tahapan-tahapan penerimaan calon anggota KI Sumatera Utara tersebut menurut KI Pusat harus terlebih dahulu disahkan lewat SK Gubernur. Karena itulah menurut mereka tindakan Irman Oemar sangat menyalahi aturan.

"Mohon kiranya Gubernur Sumatera Utara memberikan teguran kepada Irman dan memerintahkan kepada yang bersangkutan mencabut pengumuman tersebut dan memberikan klarifikasi kepada masyarakat terkait kesimpangsiuran informasi ini," pungkasnya.