Produksi cabai di Sumatera Utara sebenarnya berada dalam kondisi surplus. Namun, kondisi itu belum otomatis membuat harga cabai di pasar lokal turun.
Masalahnya, sebagian hasil panen dari daerah sentra produksi justru mengalir ke luar Sumut, terutama ke Riau dan Aceh. Akibatnya, pasokan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Sumut ikut tertekan.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Evan Botung Daulay menyebut kondisi tersebut sebagai anomali. Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Batubara yang tengah memasuki masa panen raya cabai, tetapi tekanan inflasi masih tinggi.
“Secara data produksi, Sumut ini sebenarnya surplus. Namun, ada anomali di mana cabai hasil panen dari daerah sentra produksi justru banyak keluar daerah, seperti di kabupaten Batubara baru panen raya cabai, namun inflasinya justru tinggi. Ini jadi anomali, makanya kami cari akar permasalahannya,” kata Evan, Selasa 6 Oktober 2026.
Menurut Evan, persoalan tersebut membuat pemerintah harus menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi dan kebutuhan pasar lokal. Pasokan untuk masyarakat Sumut diprioritaskan sebelum hasil panen dijual ke luar daerah.
“Untuk menanggulangi hal ini, Pemprov Sumut bergerak melakukan intervensi dengan menyepakati komitmen bersama para pemangku kepentingan dan petani binaan. Prinsipnya, pasokan dan kebutuhan cabai di dalam Sumatera Utara harus terpenuhi terlebih dahulu, baru sisanya diperbolehkan untuk dijual ke luar daerah," ujar Evan.
Untuk memperkuat pasokan pasar lokal, hasil panen petani juga diserap melalui BUMD PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ) bersama mitra. Cabai tersebut kemudian disalurkan ke sejumlah pasar induk, di antaranya Pasar Induk Lau Cih dan MMTC.
Di sisi produksi, pemerintah bersama Dinas Pertanian dan Bank Indonesia juga mengatur masa tanam melalui kelompok tani. Pola ini ditujukan agar panen tidak menumpuk pada satu periode lalu kembali kosong pada periode berikutnya.
Selain pasokan, biaya distribusi menjadi persoalan lain yang ikut memengaruhi harga cabai. Karena itu, subsidi ongkos angkut dari sentra produksi menuju pasar konsumen turut disiapkan.
Intervensi pasar juga akan diperkuat melalui Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar di kabupaten/kota hingga Desember 2026.
“Kami sudah banyak melakukan koordinasi dan turun ke lapangan, hingga Desember nanti seluruh kabupaten/kota serentak minimal dua sampai empat kali melakukan Gerakan Pangan Murah,” kata Evan.
Pemprov Sumut menilai pengendalian harga cabai tidak cukup hanya mengandalkan produksi. Kelancaran distribusi dan kepastian pasokan untuk pasar lokal menjadi faktor penting agar surplus produksi benar-benar berdampak pada harga yang dibayar konsumen. 