Sumut Ladang Mafia?

DIAWAL tahun 2019 ini masyarakat Sumatera Utara di hebohkan dengan keberanian Kepolisian Daerah (Polda) Sumut membongkar kasus PT Alam, hal ini tentu beralasan mengingat perusahaan ini dipimpin Musa Idishah alias Dody Shah adik dari Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah (Ijeck). Pada tanggal 30 Januari 2019 Dody Shah diamankan oleh Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, rumahnya pun lantas menjadi salah satu tempat yang diperiksa terkait dugaan permainan alih fungsi hutan lindung.

Persoalan yang menimpa Dodi tentu turut menyeret keluarga Shah lainnya, termasuk Ijeck dan orang tuanya Haji Anif Shah. Beberapa waktu yang lalu Ijeck juga telah memenuhi panggilan pihak Polda Sumut sebagai saksi dugaan alih fungsi hutan lindung yang menimpa adiknya itu.

Keberanian Polda Sumut untuk membongkar kasus ini tentu harus diapresasi, hal ini tentu menunjukkan bahwa hukum di Sumut tidak lagi mengenal istilah 'tumpul keatas dan tajam kebawah'. Dengan keberanian tersebut harapannya Polda Sumut masih terus melanjutkan untuk memberantas segala mafia yang ada di provinsi ini. Masih banyak persoalan laten yang menggurita terjadi di Sumatera Utara ini.

Sedikit mengingat masa lalu, Provinsi yang termasuk di ujung Pulau Sumatera ini juga banyak menyimpan catatan tentang keberadaan 'Mafia'. Seperti halnya Sahara Oloan Panggabean yang akrab dikenal dengan nama Olo Panggabean, pria kelahiran Tarutung ini dikenal sebagai salah satu 'raja perjudian'. Reputasinya kala itu sangat dihitung pada skala Sumut maupun Indonesia sehingga menjadikannya legenda yang masih saja terus disebut, ditambah lagi sosok Olo juga dikenal sangat dermawan yang artinya sangat jauh berbeda dengan kehidupannya di 'dunia hitam'.

Peraktek perjudian yang dilakukan Olo kemudian banyak mengalami penurunan dimasa kepemimpina Jendral Sutanto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada tahun 2005. Seperti dilansir Palembang.tribunnews.com pada 25 September 2018, bisnis perjudian Olo kemudian berubah menjadi usaha-usaha legal seperti perusahaan Otobus (PO) dan Pom Bensin.

Kembali membahas persoalan 'Mafia' di Sumut saat ini, Polda Sumut juga sebenarnya sudah berhasil membongkar persoalan mafia tanah yang turut menjadikan proyek pembuatan Tol Medan-Binjai menjadi terbengkalai. Kepolisian berhasil menangap dan telah menetapkan empat orang tersangka dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Tanjungmulia Hilir.

Dalam kasus yang lain, salah satu yang turut menjadi perbincangan adalah persoalan register 40 di daerah Padang Lawas yang dianggap juga permainan mafia tanah. Persoalan ini sebenarnya sudah kembali muncul menjelang pemilihan Gubernur Sumut kemarin, banyak yang mengatakan ini merupakan salah satu black campaign mengingat salah satu kandidat wakil Gubernur adalah keturunan DL Sitorus yang menguasai register 40 itu.

Persoalan perambahan hutan register 40 ini juga sebenarnya sudah lama divonis oleh Mahkamah Agung, namun hingga tahun 2019 ini eksekusi lahan ini belum terjadi dan masih dikuasai keturunan dari DL Sitorus. Hal ini jugalah yang disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ketika disinggung persoalan PT Alam milik keluarga wakil Gubernur yang bermasalah.

DIAWAL tahun 2019 ini masyarakat Sumatera Utara di hebohkan dengan keberanian Kepolisian Daerah (Polda) Sumut membongkar kasus PT Alam, hal ini tentu beralasan mengingat perusahaan ini dipimpin Musa Idishah alias Dody Shah adik dari Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah (Ijeck). Pada tanggal 30 Januari 2019 Dody Shah diamankan oleh Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, rumahnya pun lantas menjadi salah satu tempat yang diperiksa terkait dugaan permainan alih fungsi hutan lindung.

Persoalan yang menimpa Dodi tentu turut menyeret keluarga Shah lainnya, termasuk Ijeck dan orang tuanya Haji Anif Shah. Beberapa waktu yang lalu Ijeck juga telah memenuhi panggilan pihak Polda Sumut sebagai saksi dugaan alih fungsi hutan lindung yang menimpa adiknya itu.

Keberanian Polda Sumut untuk membongkar kasus ini tentu harus diapresasi, hal ini tentu menunjukkan bahwa hukum di Sumut tidak lagi mengenal istilah 'tumpul keatas dan tajam kebawah'. Dengan keberanian tersebut harapannya Polda Sumut masih terus melanjutkan untuk memberantas segala mafia yang ada di provinsi ini. Masih banyak persoalan laten yang menggurita terjadi di Sumatera Utara ini.

Sedikit mengingat masa lalu, Provinsi yang termasuk di ujung Pulau Sumatera ini juga banyak menyimpan catatan tentang keberadaan 'Mafia'. Seperti halnya Sahara Oloan Panggabean yang akrab dikenal dengan nama Olo Panggabean, pria kelahiran Tarutung ini dikenal sebagai salah satu 'raja perjudian'. Reputasinya kala itu sangat dihitung pada skala Sumut maupun Indonesia sehingga menjadikannya legenda yang masih saja terus disebut, ditambah lagi sosok Olo juga dikenal sangat dermawan yang artinya sangat jauh berbeda dengan kehidupannya di 'dunia hitam'.

Peraktek perjudian yang dilakukan Olo kemudian banyak mengalami penurunan dimasa kepemimpina Jendral Sutanto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada tahun 2005. Seperti dilansir Palembang.tribunnews.com pada 25 September 2018, bisnis perjudian Olo kemudian berubah menjadi usaha-usaha legal seperti perusahaan Otobus (PO) dan Pom Bensin.

Kembali membahas persoalan 'Mafia' di Sumut saat ini, Polda Sumut juga sebenarnya sudah berhasil membongkar persoalan mafia tanah yang turut menjadikan proyek pembuatan Tol Medan-Binjai menjadi terbengkalai. Kepolisian berhasil menangap dan telah menetapkan empat orang tersangka dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Tanjungmulia Hilir.

Dalam kasus yang lain, salah satu yang turut menjadi perbincangan adalah persoalan register 40 di daerah Padang Lawas yang dianggap juga permainan mafia tanah. Persoalan ini sebenarnya sudah kembali muncul menjelang pemilihan Gubernur Sumut kemarin, banyak yang mengatakan ini merupakan salah satu black campaign mengingat salah satu kandidat wakil Gubernur adalah keturunan DL Sitorus yang menguasai register 40 itu.

Persoalan perambahan hutan register 40 ini juga sebenarnya sudah lama divonis oleh Mahkamah Agung, namun hingga tahun 2019 ini eksekusi lahan ini belum terjadi dan masih dikuasai keturunan dari DL Sitorus. Hal ini jugalah yang disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ketika disinggung persoalan PT Alam milik keluarga wakil Gubernur yang bermasalah.